INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara harus dikelola secara profesional, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden mengatakan pemerintah bersama Danantara tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN. Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas perusahaan yang tidak produktif sekaligus memperkuat perusahaan negara yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk berbagai perusahaan yang berada dalam struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi tidak efisien.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan konsolidasi dan penutupan terhadap BUMN yang dinilai tidak produktif. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 perusahaan. Artinya, perusahaan negara yang dipertahankan nantinya adalah BUMN yang memiliki kinerja baik, produktif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi rakyat.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.
Efisiensi BUMN Hemat Lebih dari Rp50 Triliun
Restrukturisasi BUMN tidak hanya dilakukan melalui pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga membidik berbagai biaya operasional yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat optimal.
Prabowo menyebut langkah efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Penghematan antara lain berasal dari biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Pemerintah bahkan menargetkan angka penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
Presiden menilai efisiensi tersebut memiliki arti besar karena anggaran yang sebelumnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Prabowo.
Kinerja Sejumlah BUMN Mulai Meningkat
Menurut Presiden, restrukturisasi dan efisiensi mulai terlihat dari peningkatan kinerja sejumlah perusahaan negara.
Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH tercatat mencapai Rp2,7 triliun, atau sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja positif juga dicatat sejumlah BUMN lainnya. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen, PT Pertamina meningkat 86 persen, Pegadaian naik 84,4 persen, Pelindo meningkat 60,4 persen, sedangkan PTPN naik 54,4 persen.
Pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi berhasil direaktivasi. Dengan demikian, jumlah pesawat aktif Garuda Indonesia kini mencapai 104 unit.
Prabowo berharap proses pembenahan tersebut dapat membawa Garuda Indonesia kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan pada awal 2027.
Prabowo Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Laporan Keuangan Palsu
Selain mengejar efisiensi dan keuntungan, pemerintah juga memperketat tata kelola perusahaan negara. Presiden menegaskan bahwa laporan keuangan BUMN harus menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Pemerintah bahkan telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN untuk memastikan seluruh angka yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Prabowo.
Setelah dilakukan berbagai pembenahan, keuntungan BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 75,3 persen.
Sementara itu, dividen BUMN pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun. Jika dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Pemerintah memproyeksikan kontribusi bersih tersebut dapat mencapai Rp200 triliun pada 2026, tanpa memperhitungkan PMN.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Presiden.
BUMN Didorong Perkuat Hilirisasi dan Industrialisasi
Prabowo mengatakan peningkatan kinerja BUMN tidak berhenti pada pencapaian laba. Pemerintah ingin kekuatan perusahaan negara digunakan untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri.
Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking sepanjang 2026. Proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pengembangan smelter alumina menjadi aluminium.
Proyek-proyek tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, tetapi juga menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Ke depan, pemerintah juga akan memperkuat strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia. Langkah ini ditujukan untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, sistem manajemen, akses pasar, serta pengalaman yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, restrukturisasi BUMN yang dilakukan pemerintah bukan sekadar soal mengurangi jumlah perusahaan negara. Pemerintah ingin membangun BUMN yang lebih ramping, sehat, transparan, produktif, dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Prabowo, BUMN pada akhirnya harus kembali pada tujuan utamanya: mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Indotorial.com)
