INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahannya. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan negara, termasuk sejumlah masalah yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Kepala Negara, angka tersebut menggambarkan intensitas kerja pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan berbagai program strategis. Jika dihitung berdasarkan masa pemerintahan, pemerintah rata-rata mengambil dan menjalankan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
Presiden menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesungguhan pemerintah dalam menjalankan mandat yang diberikan masyarakat. Menurutnya, amanah rakyat merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kerja keras.
“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Prabowo.
Empat Pedoman Utama Pemerintahan Prabowo
Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo menjelaskan terdapat empat pedoman utama yang menjadi landasan dalam mengambil kebijakan.
Pertama, pemerintah berkomitmen melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga sekaligus melindungi kepentingan inti nasional, termasuk mengelola kekayaan bangsa agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Ketiga, pemerintah dituntut mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat secepat mungkin. Keempat, setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk kepentingan anak dan cucu generasi penerus.
Landasan tersebut, kata Prabowo, menjadi pegangan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan mengambil keputusan, termasuk ketika keputusan yang diambil tidak selalu mudah.
Swasembada Pangan Mulai Terwujud
Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah sektor pangan. Pemerintah sebelumnya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, menurut Prabowo, sejumlah target tersebut justru dapat diwujudkan jauh lebih cepat.
“Tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit,” jelasnya.
Delapan komoditas tersebut mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Meski begitu, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai swasembada daging. Presiden memperkirakan target tersebut dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan.
“Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insyaallah akan kita capai dalam 5-6 tahun ke depan,” kata Prabowo.
Di sektor pertanian, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan distribusi pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, sementara harga pupuk diturunkan sebesar 20 persen dan ketersediaannya ditingkatkan bagi petani.
Presiden juga menyebut langkah tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia yang mencapai 252,8 persen.
B50 Hentikan Impor Solar
Transformasi juga dilakukan pemerintah di sektor energi. Presiden Prabowo menyoroti penerapan B50 berbasis kelapa sawit yang disebut telah membawa perubahan terhadap kebutuhan energi nasional.
Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut diproyeksikan memberikan penghematan devisa hingga Rp170 triliun, atau sekitar 9,5 miliar dolar AS.
Kebijakan B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi dari luar negeri.
Selain pangan dan energi, Presiden menyebut sejumlah agenda pemerintah lainnya juga telah berjalan, termasuk program makanan bergizi, penyaluran bantuan sosial, serta hilirisasi.
Menurut Prabowo, berbagai program tersebut bukan lagi sebatas rencana yang tertulis dalam dokumen pemerintah. Program-program tersebut sudah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.
“Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat,” ujar Presiden.
Prabowo: Pemerintah Tidak Boleh Berpuas Diri
Meski menyampaikan berbagai capaian, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan hasil tersebut sebagai alasan untuk berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar kemerdekaan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Prabowo menekankan bahwa mandat yang diterimanya dari rakyat bukan untuk memberikan alasan atas persoalan yang belum selesai. Mandat tersebut justru diberikan agar pemerintah berani mengambil langkah dan menyelesaikan berbagai masalah.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengambil keputusan, termasuk keputusan yang sulit, apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingan jangka panjang bangsa.
“Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita,” pungkas Prabowo.
Dengan demikian, 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan Prabowo menjadi salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan 2026. Pemerintah menempatkan percepatan penyelesaian masalah, kemandirian pangan dan energi, serta kepentingan generasi mendatang sebagai bagian dari arah utama pemerintahan.
(Indotorial.com)
