INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia sebagai fondasi utama negara hukum. Menurut Presiden, hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa memandang status sosial, kekuasaan, maupun latar belakang ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin amanat pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Satuan Latihan Korps Brigade Mobil (Korbrimob), Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang wajib menjunjung tinggi supremasi hukum demi menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat.
"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah," tegas Presiden.
Penegakan Hukum Harus Berkeadilan
Presiden Prabowo menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh berpihak kepada kelompok tertentu maupun dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun kekuatan ekonomi.
Menurut Kepala Negara, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun," ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa praktik kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, hingga perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu tidak boleh lagi terjadi dalam sistem penegakan hukum nasional.
"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," lanjutnya.
Perlindungan Hukum Harus Dirasakan Seluruh Rakyat
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan sekadar memberikan sanksi kepada pelanggar, melainkan memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum secara adil.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang mencari keadilan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat penegak hukum, sementara pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan rasa keadilan secara nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini rentan dan membutuhkan perlindungan negara.
Demokrasi Indonesia Harus Tetap Berkualitas
Selain membahas penegakan hukum, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa, namun harus tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional.
Presiden mengingatkan agar demokrasi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar maupun kepentingan asing yang berpotensi memengaruhi arah kehidupan bernegara.
"Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia," tegasnya.
Menurut Presiden, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang memecah persatuan bangsa.
Polri Diminta Menjadi Penjaga Demokrasi yang Dewasa
Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia meminta institusi kepolisian terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.
Presiden menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka bagi seluruh warga negara.
"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," pungkas Presiden.
Melalui amanat tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan arah pemerintahannya dalam memperkuat penegakan hukum yang adil, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tetap berjalan sesuai konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan kepentingan bangsa.
(Indotorial.com)
