INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi dampak musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino. Upaya tersebut difokuskan pada menjaga ketersediaan air serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Pemerintah menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal agar dampak kemarau dan El Nino dapat ditekan. Selain berpotensi memicu kekeringan, kondisi cuaca yang lebih kering juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan dengan lahan gambut.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengatakan BMKG akan memperkuat dukungan melalui operasi modifikasi cuaca. Langkah ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di sejumlah waduk sekaligus meningkatkan kelembapan lahan yang berisiko terbakar.
“Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan lahan-lahan yang mudah terbakar melalui modifikasi cuaca,” ujar Faisal usai rapat.
Menurutnya, pembahasan dalam rapat terbatas tersebut memberikan perhatian besar terhadap penguatan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini.
Enam Provinsi Jadi Fokus Pencegahan Karhutla
Faisal menjelaskan, terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Keenam wilayah tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang rentan mengalami kekeringan dan mudah terbakar ketika permukaan air tanah menurun.
Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan secara berkala untuk membantu menjaga kelembapan dan menjenuhkan tanah gambut. Dengan kondisi tanah yang tetap basah, potensi munculnya titik api diharapkan dapat ditekan.
“Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar tidak mudah terbakar,” ungkap Faisal.
Selain enam provinsi tersebut, operasi modifikasi cuaca juga dapat dilakukan di wilayah lain sesuai perkembangan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan. Kepulauan Riau dan Aceh termasuk daerah yang dapat menjadi lokasi pelaksanaan operasi secara situasional.
Modifikasi Cuaca untuk Menjaga Ketersediaan Air
Selain mencegah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu pengisian air di sejumlah waduk di Indonesia.
Langkah ini dilakukan melalui kerja sama antara BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, serta pihak swasta.
Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan berbagai sektor strategis. Air yang tersimpan di waduk dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), kebutuhan irigasi pertanian, hingga penyediaan air bersih.
“Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerja sama dengan BNPB, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk,” kata Faisal.
Ia menjelaskan bahwa operasi pengisian waduk tidak dilakukan secara serentak di seluruh waduk. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, kebutuhan air, serta potensi keberhasilan operasi modifikasi cuaca.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap ketersediaan air tetap terjaga meskipun musim kemarau berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino.
Pemerintah Utamakan Pencegahan Sejak Dini
Faisal menegaskan bahwa strategi pemerintah kini lebih menitikberatkan pada langkah pencegahan. Penanganan kebakaran tidak lagi hanya dilakukan setelah muncul titik api, tetapi dimulai sejak kondisi lahan menunjukkan tanda-tanda mengalami kekeringan.
Sebelumnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih banyak mengandalkan pemadaman melalui water bombing, penyemprotan air, serta pengerahan personel di lapangan.
Namun, melalui operasi modifikasi cuaca, pemerintah dapat melakukan pembasahan lebih awal ketika permukaan air tanah mulai menurun. Curah hujan yang dihasilkan dari operasi tersebut dapat membantu meningkatkan kelembapan dan menjenuhkan lahan dengan volume air yang besar.
“Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan water bombing atau dengan pemadam yang disemprot. Tapi ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut,” jelasnya.
Menurut Faisal, pendekatan pencegahan tersebut membuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan semakin baik dibandingkan kondisi sebelum 2015.
Penguatan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam menghadapi potensi dampak kemarau dan El Nino pada 2026. Dengan menjaga cadangan air di waduk serta mempertahankan kelembapan lahan gambut, pemerintah berharap risiko kekeringan dan kebakaran hutan dapat diminimalkan.
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman perubahan kondisi cuaca yang dapat berdampak langsung terhadap ketahanan air, energi, pertanian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
(Indotorial.com)
