INDOTORIAL.COM – Peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026), tidak hanya menjadi ajang konsolidasi politik, tetapi juga momentum penting memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional.
Salah satu agenda utama dalam peringatan bertema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" tersebut adalah pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia, yang berisi sejumlah rekomendasi strategis bagi perjalanan bangsa. Dokumen tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan moral terhadap arah pembangunan nasional.
Kesepakatan tersebut dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang memadati arena acara.
Dalam pembukaannya, K.H. Muhidin Almanafi menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut lahir setelah para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia mencermati berbagai perkembangan nasional maupun dinamika global yang tengah berlangsung.
Mereka menilai, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo perlu terus dikawal agar tetap berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa.
"Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut," ujar K.H. Muhidin Almanafi saat membacakan dokumen tersebut.
Tiga Rekomendasi Strategis Ijtima Ulama Indonesia
Dalam dokumen yang dibacakan, Ijtima Ulama Indonesia menyampaikan tiga rekomendasi utama sebagai pijakan dalam memperkuat pembangunan nasional.
Rekomendasi pertama menegaskan pentingnya memperkuat negara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap berbagai langkah strategis pemerintah.
Poin kedua menekankan bahwa negara yang kuat harus tetap berjalan sesuai koridor konstitusi, menjunjung tinggi keadilan, serta mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara rekomendasi ketiga berisi komitmen para ulama untuk terus memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang memiliki peran besar dalam membangun umat, menjaga persatuan bangsa, dan memperkokoh negara.
Dalam rekomendasi tersebut, Ijtima Ulama Indonesia juga secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis yang dijalankan Presiden Prabowo.
"Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar K.H. Muhidin Almanafi.
Ulama Tegaskan Komitmen Mengawal Pemerintahan
Selain memberikan dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional, Ijtima Ulama Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi moral dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurut para ulama, pengawasan melalui pendekatan keagamaan yang konstruktif menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Mereka juga meyakini bahwa organisasi keagamaan yang semakin kuat akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pembangunan bangsa.
"Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata K.H. Muhidin Almanafi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan kekuatan ekonomi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan moral, sosial, dan spiritual dari para ulama serta organisasi keagamaan.
Sinergi Ulama dan Pemerintah Perkuat Persatuan Bangsa
Usai pembacaan rekomendasi, K.H. Muhidin Almanafi secara langsung menyerahkan dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Momen tersebut menjadi simbol eratnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan kepentingan rakyat.
Penyerahan rekomendasi itu juga memperlihatkan komitmen bersama untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, maju, dan sejahtera dapat terus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.
(Indotorial.com)
