INDOTORIAL.COM - Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transformasi digital dinilai menjadi kunci untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa sistem pemerintahan digital harus dibangun secara terintegrasi. Menurutnya, sudah saatnya seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah meninggalkan sistem aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak lagi membebani masyarakat.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," ujar Presiden Prabowo.
Digitalisasi Mulai Berikan Manfaat Nyata
Presiden menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), implementasi digitalisasi program bantuan sosial kini telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota yang tersebar di 26 provinsi. Hingga saat ini, sekitar satu juta keluarga telah masuk dalam sistem digital tersebut dari target sebanyak 12,5 juta keluarga.
Menurut Presiden, perubahan tersebut memberikan dampak langsung terhadap pengurangan beban masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen administrasi.
Sebelumnya, kata Presiden, sebuah keluarga bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu hanya untuk mengurus dokumen maupun mendaftar sebagai penerima bantuan. Kini, proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya melalui sistem digital yang telah disiapkan pemerintah.
"Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh," kata Presiden.
Integrasi Data Jadi Kunci Pelayanan Tepat Sasaran
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi. Yang jauh lebih penting adalah mengintegrasikan seluruh basis data pemerintah agar setiap kebijakan dan program benar-benar tepat sasaran.
Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima berbagai program bantuan pemerintah. Seluruh proses tersebut, lanjut Presiden, harus tetap mengutamakan keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Presiden mengingatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang sebenarnya mampu justru menerima bantuan karena data yang tidak pernah diperbarui. Sebaliknya, keluarga miskin juga tidak boleh kehilangan haknya hanya karena tidak memahami prosedur birokrasi atau tidak memiliki akses kepada pejabat pemerintah.
"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," tegasnya.
Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Menurut Presiden Prabowo, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dengan sistem pemerintahan yang saling terhubung, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Hal ini juga akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain membangun sistem digital, pemerintah juga terus memperluas akses pelayanan publik secara langsung melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 313 kabupaten dan kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik yang menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi. Kehadiran MPP dinilai mampu memangkas proses birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
"Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan," tutur Presiden.
Targetkan Pemerintahan Digital Kelas Dunia
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan akan terus diperluas agar semakin banyak layanan publik yang dapat diakses secara daring.
Melalui transformasi digital tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi antrean panjang maupun proses administrasi yang berbelit-belit. Sebaliknya, pelayanan publik harus hadir lebih cepat, mudah, transparan, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah harus mengubah cara kerja birokrasi dari yang berorientasi pada prosedur menjadi berorientasi pada pelayanan masyarakat.
"Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," tegas Presiden Prabowo.
(Indotorial.com)
