INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat tata kelola kekayaan negara. Melalui Danantara, aset-aset milik negara yang sebelumnya tersebar kini dikonsolidasikan dalam satu pengelolaan yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurut Kepala Negara, keberadaan Danantara bukan sekadar instrumen investasi, tetapi juga menjadi dana kedaulatan yang akan menjaga nilai kekayaan negara sekaligus menjadi fondasi ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.
"Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, nilai aset yang dikelola Danantara kini telah melampaui 1.000 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi nasional yang selama ini tersebar di berbagai badan usaha maupun aset negara sehingga sulit dipantau secara menyeluruh.
Menurut Prabowo, pembentukan Danantara menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh kekayaan negara dapat dikelola secara profesional, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.
"Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana," ungkap Presiden.
Selain membangun sistem pengelolaan aset melalui Danantara, pemerintah juga terus melakukan reformasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.077 BUMN beserta jaringan anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang dinilai perlu ditata ulang agar lebih efektif dan memiliki tata kelola yang sehat.
Karena itu, pemerintah melalui Danantara melakukan langkah konsolidasi, merger, hingga penutupan sejumlah perusahaan yang dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah. Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari reformasi menyeluruh untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping, produktif, dan berdaya saing.
Presiden memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Danantara yang dinilai berhasil mempercepat proses penataan tersebut. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, digabungkan, atau dikonsolidasikan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.
"Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN," kata Presiden.
Pemerintah pun menargetkan proses restrukturisasi terus berlanjut hingga jumlah BUMN dapat ditekan secara signifikan menjadi maksimal 350 perusahaan pada akhir tahun 2026. Dengan struktur yang lebih sederhana, pemerintah berharap pengawasan, efisiensi operasional, hingga pengambilan keputusan bisnis dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Tak hanya memperbaiki tata kelola, Presiden menegaskan bahwa konsolidasi BUMN juga menghasilkan penghematan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah, penutupan dan penggabungan 250 BUMN telah berhasil mengurangi berbagai biaya operasional rutin atau overhead hingga mencapai Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya berbagai beban administrasi perusahaan, mulai dari gaji direksi dan komisaris, biaya operasional kantor, sewa gedung, listrik, transportasi, hingga berbagai pengeluaran rapat dan kegiatan rutin lainnya.
"Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun," jelas Presiden.
Prabowo optimistis angka efisiensi tersebut masih akan terus meningkat seiring berlanjutnya program konsolidasi BUMN hingga penghujung tahun. Ia memperkirakan total penghematan negara dapat mencapai kisaran Rp70 triliun hingga Rp80 triliun apabila target restrukturisasi berhasil diselesaikan sesuai rencana.
"Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara," pungkas Presiden.
Melalui pembentukan Danantara dan reformasi besar-besaran terhadap BUMN, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem pengelolaan aset negara yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, sekaligus menghadirkan fondasi ekonomi yang berkelanjutan sebagai warisan bagi generasi Indonesia di masa mendatang.
(Indotorial.com)
