INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah agar kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membangun sistem ekspor satu pintu sebagai upaya memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke dalam negeri secara optimal.
Menurut Presiden, selama ini pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memantau seluruh aktivitas ekspor secara menyeluruh, mulai dari volume komoditas yang dikirim ke luar negeri, tujuan ekspor, harga transaksi, hingga besaran devisa yang diterima negara.
"Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya," tegas Presiden Prabowo.
PT DSI Jadi Instrumen Penguatan Tata Kelola Ekspor
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Perusahaan ini diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.
Presiden menjelaskan bahwa PT DSI dibentuk sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola ekspor sekaligus mengonsolidasikan perdagangan berbagai komoditas strategis Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih terintegrasi dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Prabowo kembali menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia pada hakikatnya merupakan milik bangsa sehingga pengelolaannya harus berpihak kepada kepentingan nasional.
"Nikel, karet, kelapa sawit, batu bara, emas, semuanya adalah milik bangsa Indonesia. Karena itu kita menerapkan sistem ekspor satu pintu dan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia," ujarnya.
Dalam Sebulan, PT DSI Kelola Devisa Lebih dari 10,5 Miliar Dolar AS
Presiden mengungkapkan bahwa hasil awal operasional PT DSI menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Meski baru beroperasi sekitar satu bulan lebih, perusahaan tersebut telah mengelola devisa hasil ekspor dalam jumlah yang signifikan.
Menurut data yang disampaikan Presiden, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat sejak mulai beroperasi.
Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya perbedaan harga yang cukup besar antara harga jual komoditas di dalam negeri dengan harga di pasar internasional sebelum sistem baru diterapkan.
"Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata sebelumnya ada selisih harga antara harga jual di Indonesia dan harga internasional yang mencapai sekitar 30 persen bahkan mendekati 40 hingga 45 persen," jelas Presiden.
Temuan tersebut, menurut Presiden, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas agar nilai ekonomi yang diperoleh Indonesia semakin optimal.
Pemerintah Tegaskan Tidak Toleransi Pelanggaran
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum maupun praktik-praktik yang dinilai merugikan negara.
Ia memastikan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas yang berpotensi menghambat upaya reformasi tata kelola sumber daya alam dan perdagangan komoditas nasional.
"Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan. Semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Presiden.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah.
Optimistis Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia
Selain membahas reformasi tata kelola ekspor, Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia di masa mendatang. Ia menilai berbagai langkah yang ditempuh pemerintah mulai mendapat perhatian positif dari dunia internasional.
Didukung oleh ketahanan pangan yang terus diperkuat, pengembangan sektor energi, serta melimpahnya sumber daya alam, Presiden yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Prabowo bahkan optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia, seiring berbagai program strategis yang tengah dijalankan pemerintah.
"Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu," tutup Presiden.
Melalui reformasi tata kelola ekspor, penguatan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia, serta kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor, pemerintah berharap kekayaan alam Indonesia dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Indotorial.com)
