INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem riset, inovasi, dan industri nasional melalui transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih efisien dan produktif. Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat terwujudnya kemandirian industri Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan dukungannya terhadap berbagai usulan yang berkembang dalam forum tersebut, termasuk gagasan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi.
Menurut Presiden, penguatan riset merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun industri nasional yang mandiri. Karena itu, keterlibatan BUMN melalui dukungan pendanaan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mempercepat lahirnya inovasi di berbagai sektor strategis.
"Tadi juga ada usul, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset. Dan untuk riset, inovasi, ini bagus, usul," ujar Presiden Prabowo.
Transformasi BUMN Jadi Fokus Pemerintah
Selain menyoroti pentingnya investasi pada riset, Presiden Prabowo juga mengapresiasi peningkatan kinerja sejumlah BUMN yang mulai menunjukkan keuntungan dalam setahun terakhir. Meski demikian, pemerintah menilai pembenahan secara menyeluruh masih diperlukan agar perusahaan negara mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," kata Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi besar terhadap struktur BUMN melalui penyederhanaan jumlah perusahaan negara. Langkah tersebut bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan profesional.
Dari lebih dari seribu BUMN yang pernah ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan terus dipangkas hingga tersisa sekitar 250 BUMN yang dinilai benar-benar produktif dan memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ujar Presiden.
Efisiensi Anggaran Demi Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini justru menimbulkan beban biaya operasional atau overhead yang sangat besar. Banyak perusahaan negara yang tidak memberikan keuntungan optimal, namun tetap harus menanggung biaya direksi, komisaris, dan operasional yang tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung karena seluruh anggaran yang digunakan pada akhirnya berasal dari uang rakyat.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Presiden.
Melalui restrukturisasi yang sedang dilakukan, pemerintah berharap anggaran negara dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan riset, teknologi, pendidikan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Presiden juga menargetkan seluruh proses pembenahan BUMN dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga perusahaan negara mampu bekerja secara lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Kolaborasi Kampus dan Industri Perkuat Ekosistem Riset
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyambut baik usulan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengembangan riset, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.
Kerja sama lintas sektor diyakini akan memperkuat ekosistem inovasi nasional sehingga hasil penelitian di kampus dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia industri.
"Kemudian usul-usul lain tentang kerja sama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah saya kira ini benar. Nanti kita akan ke arah situ semua," pungkas Presiden.
Penutupan KSTI 2026 menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri melalui penguatan riset dan inovasi, didukung transformasi BUMN yang sehat, efisien, dan akuntabel. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset diharapkan mampu melahirkan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
(Indotorial.com)
