INDOTORIAL.COM - Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Pidato Presiden Prabowo dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan penting di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang dinilai penuh tantangan dan ketidakpastian.
Kehadiran Presiden di ruang sidang paripurna disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pimpinan DPR RI lainnya.
Sidang paripurna diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum Ketua DPR RI membuka rapat secara resmi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga arah pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.
Presiden juga menekankan bahwa penyusunan RAPBN 2027 dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menurut Kepala Negara, tantangan ekonomi dunia saat ini tidak bisa dianggap ringan. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga perubahan dinamika perdagangan internasional turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, Presiden merasa perlu menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi negara kepada publik dan parlemen.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang disiplin dan berorientasi pada hasil nyata. Pemerintah disebut akan terus memprioritaskan program-program strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa sektor utama yang menjadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2027 antara lain ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Momentum penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Presiden Prabowo memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak seluruh elemen bangsa menjaga optimisme dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat itu mencerminkan pentingnya agenda pembahasan arah kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun mendatang.
Dengan penyampaian langsung dari Presiden, pemerintah berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
(Indotorial.com)
