Indotorial.com, - Manado – Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 2.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara. Acara penyerahan digelar di Gedung Graha Bumi Beringin, Kota Manado, Kamis (4/7/2019).
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya percepatan penerbitan sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan, total terdapat 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, namun hingga tahun 2015 baru sekitar 46 juta sertifikat yang diterbitkan. Artinya, masih ada 80 juta bidang tanah belum memiliki bukti hak hukum.
“Dulu (dalam) setahun sertifikat ini keluarnya hanya 500 ribu. Artinya, Bapak dan Ibu harus tunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau?” ujar Presiden disambut tawa ribuan warga yang hadir.
Untuk menjawab persoalan tersebut, sejak 2015 pemerintah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diharapkan dapat mengurangi sengketa lahan dengan memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Kalau tidak pegang sertifikat, ada orang klaim tanah kita, waduh di pengadilan kalah (kalau) enggak pegang ini. Hati-hati,” tegas Jokowi.
Kepala Negara juga berpesan agar masyarakat menjaga sertifikat tanah yang telah dimiliki, misalnya dengan membungkusnya menggunakan plastik serta menyimpan fotokopinya. Dengan begitu, jika sertifikat asli hilang, warga masih bisa mengurusnya kembali ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu, Presiden mengingatkan masyarakat agar bijak apabila ingin menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman di bank. Ia menekankan pentingnya menggunakan pinjaman untuk kebutuhan produktif.
“Jangan sampai uang pokok pinjaman ini dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan. Pakai semuanya untuk modal investasi, modal usaha, modal kerja. Jangan ke mana-mana dulu. Mau beli sepeda motor, beli mobil, lupakan dulu,” pesan Presiden.
(Indotorial.com)
