INDOTORIAL.COM, - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sidang paripurna pertama DEN pada 2026 tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Sidang tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DEN. Selain itu, hadir pula seluruh anggota DEN yang berasal dari unsur pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait sektor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan mengenai kondisi dan arah kebijakan energi nasional. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman ketika situasi geopolitik dunia mengalami perubahan.
Bahlil menyampaikan bahwa berdasarkan pembahasan dalam sidang, stok bahan bakar minyak (BBM) dan cadangan nasional Indonesia saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
“Hal-hal yang kita bahas adalah sudah barang tentu menyikapi geopolitik yang terjadi dengan memastikan ketersediaan energi nasional kita harus cukup,” kata Bahlil dalam keterangan pers seusai sidang.
Menurut dia, pemerintah juga mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk terus memantau kondisi stok BBM dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
“Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18-20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” ujar Bahlil.
Pemerintah Siapkan Strategi Kemandirian Energi Jangka Panjang
Selain membahas ketersediaan BBM dalam jangka pendek, Sidang Paripurna DEN juga membicarakan strategi kemandirian energi nasional dalam jangka panjang.
Salah satu langkah yang diarahkan Presiden Prabowo adalah mempersiapkan pengembangan E50, setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang berasal dari luar negeri sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.
Bahlil menjelaskan, kebutuhan BBM nasional masih cukup besar. Konsumsi solar Indonesia saat ini berada di angka sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Sementara konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan berbagai strategi agar pasokan energi dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya dalam negeri menjadi salah satu opsi yang terus didorong.
Program B50 sendiri merupakan kebijakan peningkatan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit sebagai campuran bahan bakar diesel. Sementara itu, pengembangan E50 diarahkan sebagai bagian dari langkah lanjutan untuk memperkuat bauran energi domestik.
Produksi Minyak dan Gas Bumi Terus Didorong
Penguatan ketahanan energi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan bahan bakar alternatif. Pemerintah juga akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Dalam sidang DEN, Presiden Prabowo mendorong agar eksplorasi dilakukan secara lebih besar terhadap cekungan dan blok-blok minyak yang masih memiliki potensi. Di sisi lain, sumur-sumur yang sudah berproduksi juga akan dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak dalam negeri sehingga kebutuhan energi nasional tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Bahlil juga menyebut arahan Presiden terkait keberadaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Pengelolaan sumur tersebut, kata dia, harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.
“Termasuk di dalamnya tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45 ribu itu harus dilakukan secara profesional dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain,” tutur Bahlil.
Pengawasan terhadap aktivitas produksi minyak menjadi penting agar potensi sumber daya energi di dalam negeri dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kepentingan nasional.
Pemerintah, Akademisi dan Dunia Usaha Diminta Bersinergi
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan energi nasional.
Ketiga unsur tersebut dinilai memiliki peran berbeda yang saling melengkapi. Pemerintah memiliki fungsi dalam menetapkan regulasi dan arah kebijakan, akademisi dapat memberikan kajian berbasis ilmu pengetahuan, sementara dunia usaha berperan dalam investasi dan pengembangan teknologi.
“Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami, bahwa harus kita melakukan kerja sama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan,” ujar Bahlil.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan energi yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menghadapi kebutuhan energi Indonesia dalam jangka panjang.
RUU Migas Jadi Bagian Pembahasan
Sidang Paripurna DEN juga membahas rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Dalam laporan DEN yang disampaikan kepada Presiden, terdapat pembahasan mengenai penguatan kelembagaan dalam tata kelola sektor migas.
Menurut Bahlil, kelembagaan tersebut nantinya akan berada langsung di bawah Presiden. Sementara Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis akan menjalankan kebijakan sesuai arahan pemerintah.
“Hal yang tidak kalah pentingnya arahan Bapak Presiden kaitannya dengan rancangan Undang-Undang Migas yang dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional bahwa kita akan memperkuat dengan lembaga ini akan berada langsung di bawah Bapak Presiden,” jelas Bahlil.
Ia menambahkan, kementeriannya siap menjalankan kebijakan dan arahan Presiden berkaitan dengan penguatan tata kelola sektor migas.
Sidang Paripurna DEN ini menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional menjadi salah satu perhatian penting pemerintah di tengah perubahan kondisi geopolitik global. Pemerintah tidak hanya menyiapkan langkah untuk memastikan stok BBM tetap tersedia, tetapi juga mendorong peningkatan produksi migas, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tata kelola sektor energi.
Dengan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, strategi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri dan mampu menopang kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
(Tim Indotorial)
