INDOTORIAL.COM, - Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tetap disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong agar penyaluran subsidi BBM semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Bahlil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan stok BBM bagi masyarakat tetap tersedia. Persoalan ketersediaan pasokan menjadi bagian penting dalam menjaga kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Pemerintah Soroti Pergeseran Konsumsi BBM
Selain memastikan pasokan, pemerintah kini juga memberikan perhatian terhadap perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Bahlil menyoroti adanya pergeseran atau shifting dari penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BBM subsidi pada dasarnya ditujukan untuk kelompok masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemerintah. Jika masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik ikut menggunakan BBM bersubsidi, ruang manfaat subsidi bagi kelompok yang berhak dapat menjadi semakin terbatas.
Karena itu, Bahlil mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” katanya.
Imbauan tersebut disampaikan Bahlil sebagai bagian dari upaya mendorong kesadaran masyarakat mengenai penggunaan subsidi BBM. Menurut dia, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli BBM nonsubsidi sebaiknya memberikan kesempatan kepada kelompok yang memang membutuhkan subsidi.
Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran
Bahlil menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai ketersediaan BBM subsidi, tetapi juga bagaimana subsidi tersebut dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.
Pemerintah, kata dia, terus mengupayakan berbagai langkah agar subsidi BBM tidak salah sasaran. Dengan begitu, anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi dapat memberikan manfaat secara optimal.
“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” ujar Bahlil.
Ketepatan sasaran menjadi penting karena subsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. Ketika subsidi dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu, tujuan awal pemberian subsidi dapat tidak tercapai secara maksimal.
Karena itu, selain kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat juga dinilai memiliki peran dalam menjaga efektivitas subsidi BBM.
Regulasi Masih Dipertimbangkan
Mengenai kemungkinan adanya penguatan regulasi untuk mengatur penggunaan BBM bersubsidi, Bahlil mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih lanjut.
Ia menjelaskan, perubahan atau penerapan regulasi membutuhkan proses. Pemerintah perlu melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait aturan baru mengenai penyaluran maupun penggunaan BBM subsidi.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” kata Bahlil.
Dengan demikian, untuk saat ini pemerintah tetap menekankan pentingnya kesadaran masyarakat sambil mempertimbangkan langkah kebijakan berikutnya.
Masyarakat Mampu Diminta Memberikan Ruang
Bahlil kembali mengajak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik untuk tidak mengambil hak masyarakat yang membutuhkan subsidi. Menurutnya, penggunaan BBM nonsubsidi oleh kelompok mampu merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam menjaga agar subsidi negara tetap tepat sasaran.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan BBM bersubsidi dari dua sisi, yakni menjaga ketersediaan stok dan memastikan distribusinya tepat sasaran.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menyiapkan stok BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Bersamaan dengan itu, pembenahan mekanisme subsidi juga terus didorong agar manfaat anggaran negara dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Bagi masyarakat, penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukan menjadi bagian penting dari upaya bersama menjaga keberlanjutan program subsidi. Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan kebijakan subsidi BBM berjalan efektif, adil, dan mampu menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Dengan langkah tersebut, subsidi BBM diharapkan tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
(Tim Indotorial)
