INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang tetap ekspansif, namun dilakukan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta Danantara agar mampu menjadi satu kekuatan dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga ingin memastikan pertumbuhan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan negara.
Karena itu, perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga dukungan terhadap petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan koordinasi yang semakin kuat agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif di lapangan.
Di sisi lain, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum juga disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Delapan Prioritas Utama RAPBN 2027
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Kedelapan agenda tersebut akan diperkuat dengan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dengan desain tersebut, pemerintah ingin memastikan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional.
Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun
Untuk menjalankan berbagai agenda tersebut, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan belanja dalam APBN 2026 yang berada di level Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2027 diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun. Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sisi makroekonomi, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di angka 6,9 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga memasang sejumlah target sosial. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0 sampai 6,5 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka diharapkan berada pada rentang 4,3 sampai 4,87 persen.
Untuk ketimpangan ekonomi, pemerintah menargetkan rasio gini membaik menjadi 0,362 sampai 0,367.
Presiden Prabowo menegaskan pencapaian target tersebut akan didukung melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Langkahnya mencakup optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Prabowo Tekankan Pentingnya Data BPS
Di tengah penyusunan RAPBN 2027, Presiden Prabowo juga menekankan satu hal yang kerap luput dari perhatian, yakni kualitas data.
Menurutnya, berbagai angka dalam APBN sangat berkaitan erat dengan indikator makroekonomi. Sementara kualitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” ujar Prabowo.
Karena itu, Presiden mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat diminta mengisi formulir sensus secara jujur agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas ekonomi nasional.
Prabowo memastikan data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus ekonomi tidak ditujukan untuk mengejar atau mempersoalkan kekayaan maupun pendapatan pribadi masyarakat.
“Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” tegasnya.
Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai besarnya anggaran negara. Di balik angka Rp4.097,2 triliun tersebut, pemerintah ingin membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mendorong pertumbuhan hingga 6 persen, sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
(Indotorial.com)
