INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Presiden menggambarkan situasi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tekanan. Perang dan konflik geopolitik telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Di saat yang sama, suku bunga global masih berada pada level tinggi, nilai tukar berbagai negara mengalami tekanan, serta ketegangan geopolitik ikut mengganggu arus perdagangan internasional.
“Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang, suku bunga global tinggi dan bisa naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia,” ujar Presiden Prabowo.
Meski menghadapi tekanan tersebut, Presiden menyebut Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonomi secara positif. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Kondisi tersebut, menurut Prabowo, juga ditopang oleh inflasi yang tetap terkendali serta kuatnya permintaan domestik. Artinya, aktivitas ekonomi di dalam negeri masih mampu menjadi salah satu penyangga penting ketika perekonomian global menghadapi berbagai ketidakpastian.
Pendapatan Negara Tumbuh 21,3 Persen
Presiden Prabowo juga memaparkan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, belanja negara meningkat 18,2 persen. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian nasional.
Menariknya, peningkatan belanja negara tersebut tetap berjalan dengan pengelolaan fiskal yang terukur. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Presiden, angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk membantu masyarakat dan pentingnya mempertahankan kesehatan APBN.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan keberlanjutan anggaran negara.
Indonesia Tetap Berada di Level Investment Grade
Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden menyampaikan bahwa Standard & Poor’s (S&P) pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.
Dengan peringkat tersebut, Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. Posisi ini menjadi salah satu indikator bahwa kondisi fundamental dan kebijakan ekonomi Indonesia masih dinilai memiliki kredibilitas oleh lembaga pemeringkat internasional.
“S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara,” ungkap Presiden.
Selain S&P, penilaian positif juga datang dari China Lianhe Rating. Lembaga tersebut memberikan peringkat AAA/Stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia.
Penilaian tersebut mencerminkan pandangan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Kebijakan pemerintah dinilai efektif, perekonomian memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap berada dalam kondisi terkendali.
Kredibilitas Dibangun dari Pelaksanaan
Presiden Prabowo menilai berbagai penilaian positif dari lembaga internasional tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah pencapaian, tetapi juga sebagai pengingat bagi pemerintah untuk terus menjaga konsistensi kebijakan.
Menurutnya, kepercayaan dunia terhadap Indonesia tidak cukup dibangun melalui berbagai pengumuman atau target kebijakan. Kredibilitas justru ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan secara konsisten.
“Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” pungkas Presiden.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memasuki pembahasan APBN 2027 dengan membawa tantangan sekaligus modal yang cukup kuat. Di satu sisi, ketidakpastian ekonomi global masih menjadi risiko yang harus diantisipasi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, kinerja pendapatan negara, serta defisit APBN yang masih terjaga menjadi fondasi bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan dan menjaga perekonomian nasional.
Bagi masyarakat, arah kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga daya beli, menyediakan pelayanan publik, serta memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak. Tantangannya sederhana tetapi tidak ringan: ekonomi harus terus tumbuh, rakyat tetap terlindungi, dan APBN tetap sehat.
(Indotorial.com)
