INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyediaan hunian layak dan terjangkau.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terus diperluas pemerintah. Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau 108 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.
“Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, layanan Cek Kesehatan Gratis kini telah tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur kesehatan, terutama di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan peningkatan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah.
Presiden juga menyampaikan bahwa 20 rumah sakit umum daerah baru telah dibangun dan mulai beroperasi. Kehadiran rumah sakit tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.
Pemerintah Tanggung Iuran JKN untuk 96,8 Juta Warga
Selain memperluas fasilitas kesehatan, pemerintah juga memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Presiden Prabowo menyebut pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Kebijakan tersebut menjadi bentuk intervensi negara agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
“Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Menurutnya, keberadaan sistem jaminan kesehatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
Digitalisasi Bansos agar Lebih Tepat Sasaran
Kehadiran negara juga diperkuat melalui sektor perlindungan sosial. Pemerintah saat ini mendorong digitalisasi berbagai layanan bantuan sosial agar proses pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Presiden menyampaikan bahwa digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut.
Digitalisasi ini, kata Prabowo, sekaligus memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus ditanggung masyarakat kurang mampu ketika mengurus pendaftaran.
Ia mencontohkan, sebelumnya keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, hingga kehilangan waktu kerja. Kini proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya.
Tidak hanya biaya yang dipangkas, waktu pemeriksaan kelayakan juga jauh lebih singkat. Jika sebelumnya proses tersebut bisa memakan waktu 75 hingga 200 hari, melalui digitalisasi prosesnya kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegas Presiden.
Akses Rumah Layak Terus Diperluas
Selain kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintah juga menaruh perhatian pada kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak.
Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disebut telah menjangkau hampir 100 ribu rumah. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pembiayaan perumahan dengan skema yang lebih terjangkau.
Bagi pemerintah, pembangunan perumahan tidak sekadar soal menyediakan bangunan fisik. Hunian yang layak juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari tujuan besar berdirinya Republik Indonesia, yakni memastikan rakyat tidak merasa berjalan sendirian.
“Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah Republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekadar ada, republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya,” tandas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin kehadiran negara tidak berhenti pada kebijakan di atas kertas, tetapi dapat dirasakan langsung melalui layanan kesehatan, bantuan sosial, dan akses perumahan yang semakin mudah bagi masyarakat.
(Indotorial.com)
