INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa disiplin fiskal tidak boleh berhenti setelah anggaran negara disahkan. Menurutnya, disiplin dalam mengelola keuangan negara harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan, termasuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Presiden Prabowo.
Pengadaan Barang Pemerintah Dinilai Masih Bisa Lebih Efisien
Presiden Prabowo menjelaskan, salah satu persoalan yang membuat belanja pemerintah belum optimal adalah pola pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Dalam kondisi tersebut, barang dengan spesifikasi yang sama dapat dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda. Akibatnya, pemerintah kehilangan kekuatan daya tawar karena bertindak seperti pembeli dalam jumlah kecil, padahal kebutuhan barang secara nasional sangat besar.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta penerapan praktik pengadaan yang dinilai lebih efektif.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika melakukan pembelian dalam jumlah besar.
Konsolidasi Pengadaan Disebut Bisa Hemat Ratusan Triliun
Presiden Prabowo menyebut konsolidasi pengadaan telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Menurut Presiden, potensi efisiensi tersebut sangat besar dan dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.
“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Prabowo.
Angka tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan bukan sekadar persoalan administratif. Jika dilakukan secara konsisten dan terukur, penghematan belanja pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal baru yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Harga Layar Pintar Turun dari Rp150 Juta Menjadi Rp26 Juta
Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh nyata mengenai manfaat konsolidasi pengadaan melalui pembelian Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).
Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah kebutuhan pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah dapat memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit.
Harga tersebut, menurut Presiden, sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Contoh ini menjadi gambaran bahwa pengadaan secara terpusat dan terkoordinasi dapat menghasilkan perbedaan harga yang sangat signifikan. Dengan volume pembelian yang besar, pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih kuat kepada penyedia barang dan jasa.
LKPP Akan Diperkuat Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah
Untuk memperkuat sistem tersebut, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo meminta dukungan DPR RI agar langkah tersebut dapat diwujudkan sebagai bagian dari reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ucap Presiden.
Dalam skema yang dirancang pemerintah, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun secara lebih terintegrasi. Spesifikasi barang akan distandardisasi, sementara volume kebutuhan akan dikonsolidasikan.
Seluruh proses pengadaan juga akan semakin mengandalkan sistem digital. Selain mengejar efisiensi harga, digitalisasi diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan persaingan antarpelaku usaha, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Efisiensi APBN untuk Program yang Langsung Dirasakan Rakyat
Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan akhir dari efisiensi anggaran bukan sekadar menghasilkan angka penghematan dalam laporan keuangan pemerintah. Dana yang berhasil dihemat harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat melalui program pembangunan yang lebih nyata.
Menurutnya, ruang fiskal tambahan dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun serta memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” tutur Presiden.
Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan pengelolaan APBN 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada seberapa efektif anggaran tersebut digunakan.
Bagi Presiden Prabowo, efisiensi belanja negara pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperbesar manfaat APBN bagi masyarakat dan mendorong terciptanya kehidupan rakyat yang lebih baik.
(Indotorial.com)
