INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di dalam negeri.
Langkah tersebut diarahkan agar Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai negara penghasil berbagai komoditas penting, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas di pasar global.
Presiden Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Prabowo.
Indonesia Ingin Punya Harga Referensi Komoditas Sendiri
Menurut Prabowo, pembangunan bursa mineral dan komoditas strategis menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia. Mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet, komoditas Indonesia memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional.
Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan Indonesia untuk menentukan harga komoditas di pasar dunia.
Karena itu, pemerintah menilai Indonesia membutuhkan instrumen perdagangan sendiri. Dengan adanya bursa komoditas di dalam negeri, posisi tawar Indonesia di pasar global diharapkan semakin kuat.
“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” kata Prabowo.
Keberadaan bursa tersebut nantinya juga diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.
Pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dapat dipercaya oleh pelaku perdagangan internasional.
Melalui sistem tersebut, produsen, petani, eksportir, pembeli, hingga investor diharapkan dapat bertemu dalam satu ekosistem perdagangan dengan dukungan data transaksi yang lebih terbuka.
Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar menjual komoditas ke pasar global, tetapi juga memiliki infrastruktur perdagangan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
Reformasi Pasar Modal Dilanjutkan
Selain membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui kebijakan demutualisasi.
Prabowo mengatakan langkah tersebut diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin sesuai dengan standar internasional.
Demutualisasi juga diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber pembiayaan. Dengan pasar modal yang semakin kuat, perusahaan rintisan, pengusaha, dan pelaku usaha nasional diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ucap Prabowo.
Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha dalam jangka panjang.
Pemerintah Rampingkan BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam melakukan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo menyebut sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi lebih ramping, dengan maksimal 300 BUMN yang produktif pada akhir 2026.
Menurut Prabowo, aset BUMN yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal tidak boleh dibiarkan menganggur.
Aset tersebut mencakup tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga berbagai fasilitas yang memiliki potensi ekonomi.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan dan investasi, pemerintah ingin aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian.
Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut mengelola aset BUMN yang tidak produktif. Pengelolaan tersebut, kata Prabowo, harus dilakukan melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Dari Produsen Menjadi Pusat Perdagangan
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan ambisi pemerintah untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal, serta optimalisasi aset BUMN diarahkan untuk memperbesar manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia dari kekayaan nasional.
Selama ini, Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen berbagai komoditas strategis. Namun, pemerintah ingin keunggulan tersebut berkembang menjadi kekuatan dalam perdagangan dan penentuan harga.
Dengan memiliki bursa komoditas sendiri, Indonesia diharapkan dapat membangun pusat perdagangan yang mampu mempertemukan kepentingan produsen dan pembeli sekaligus menyediakan informasi harga yang lebih transparan.
Bagi petani, pengusaha, eksportir, maupun investor, keberadaan pasar yang lebih terorganisasi juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat.
Pada akhirnya, pemerintah ingin Indonesia tidak hanya memperoleh manfaat dari proses produksi komoditas, tetapi juga dari aktivitas perdagangan dan pembentukan nilai ekonominya.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Presiden Prabowo.
(Indotorial.com)
