Iklan

Iklan

,

Kanal

Iklan

Indeks Kanal

Prabowo Targetkan 100 GW PLTS, Pemerintah Percepat Penghentian PLTD dan Dorong Motor Listrik Nasional

16 Agustus 2026, 21:45 WIB

 

Prabowo Targetkan 100 GW PLTS, Pemerintah Percepat Penghentian PLTD dan Dorong Motor Listrik Nasional

INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi Indonesia melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar minyak. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt (GW) dan secara bertahap mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).


Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Menurut Presiden, potensi energi surya Indonesia sangat besar karena mendapatkan paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun.


“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden.


Pemerintah Targetkan Pembangunan PLTS hingga 100 GW


Pengembangan PLTS menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Target hingga 100 GW tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya listrik.


Presiden Prabowo menyebut pembangunan PLTS hingga kapasitas 100 GW diperkirakan mampu memberikan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penurunan biaya pokok produksi listrik.


Angka tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak semata-mata berkaitan dengan isu lingkungan. Pemerintah juga melihat pengembangan energi surya sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat efisiensi ekonomi nasional.


Selain menekan biaya produksi listrik, penggunaan energi surya dalam skala besar juga diharapkan mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap bahan bakar minyak impor.


“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden.


Dengan demikian, pengembangan PLTS diarahkan untuk memberikan manfaat ganda, mulai dari pengurangan biaya energi, penghematan devisa, hingga memperkuat kemandirian energi nasional.


Penghentian PLTD Dipercepat


Sejalan dengan pembangunan pembangkit energi surya, pemerintah juga akan mempercepat penghentian sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penghentian 13 GW kapasitas PLTD.


Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak. Di sisi lain, kapasitas pembangkit energi terbarukan akan terus ditingkatkan agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi.


Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi sistem energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.


Pemerintah Dorong Produksi Satu Juta Motor Listrik


Tidak hanya sektor pembangkitan listrik, pemerintah juga mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi. Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.


Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional sekaligus membangun ekosistem pendukungnya.


Menurut Presiden, kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menurunkan biaya kendaraan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar impor. Ketiga, memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya.


“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.


Pengembangan industri motor listrik juga diharapkan menciptakan efek berantai bagi perekonomian. Tidak hanya produsen kendaraan, tetapi industri baterai, komponen, perangkat lunak, hingga layanan purnajual berpeluang tumbuh seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.


Kendaraan Listrik Didorong Jadi Penggerak Industri Nasional


Presiden menilai Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun industri kendaraan listrik yang terintegrasi di dalam negeri.


Karena itu, kendaraan listrik buatan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi baru. Pemerintah juga menempatkannya sebagai bagian dari strategi penghematan energi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan.


Presiden memperkirakan penggunaan kendaraan listrik dapat memangkas pengeluaran masyarakat untuk bahan bakar secara signifikan. Masyarakat diproyeksikan dapat membayar biaya energi transportasi sekitar 50 persen lebih rendah dibandingkan pengeluaran BBM saat ini, bahkan berpotensi turun hingga sekitar 30 persen dari biaya sebelumnya.


“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.


Melalui pembangunan PLTS 100 GW, penghentian PLTD, serta pengembangan kendaraan listrik nasional, pemerintah ingin mendorong transisi energi yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan penggunaan energi fosil.


Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi, mengurangi impor energi, menghemat devisa, memperkuat industri nasional, sekaligus membuka peluang pekerjaan dan pendapatan baru bagi masyarakat Indonesia.


Bagi pemerintah, transisi energi pada akhirnya bukan sekadar perubahan sumber listrik dan kendaraan. Lebih jauh, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian energi Indonesia sekaligus memastikan manfaat perkembangan teknologi energi bersih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


(Indotorial.com)


Dukungan anda membuat operasional website ini tetap aktif, menjaga keberlangsungan situs ini, mulai dari biaya server, pengembangan fitur, hingga pembuatan konten yang lebih berkualitas