INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat, mandiri, dan berorientasi jangka panjang. Langkah tersebut menjadi bagian dari tahap berikutnya transformasi Indonesia melalui tiga agenda strategis, yakni pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF), serta pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
Ketiga agenda tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, transformasi ekonomi Indonesia ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek. Pemerintah perlu membangun institusi dan infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi, investasi, industri, serta kapasitas nasional dalam jangka panjang.
PFII Disiapkan Jadi Pusat Keuangan Berstandar Dunia
Salah satu agenda utama pemerintah adalah pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Presiden Prabowo mengungkapkan, lokasi sementara PFII telah ditentukan di Jakarta.
Namun, pemerintah juga membuka peluang pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang dinilai memiliki potensi untuk menarik aliran dana besar dari luar negeri.
Prabowo menyebut PFII nantinya diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia,” ujar Prabowo.
Dari sisi kelembagaan, PFII akan dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII.
Pemerintah juga akan memberikan sejumlah fasilitas untuk meningkatkan daya tarik PFII bagi investor global. Di antaranya kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, hingga pelayanan perizinan yang kompetitif.
Meski menawarkan kemudahan, pemerintah tetap menekankan pentingnya tata kelola dan kepatuhan. Aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional tetap akan diberlakukan.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Prabowo.
DDMF untuk Biayai Proyek Strategis Jangka Panjang
Agenda kedua adalah pengembangan Danantara Development Management Fund (DDMF). Presiden menjelaskan bahwa DDMF dirancang sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek-proyek strategis yang memiliki arti penting bagi Indonesia dalam jangka panjang.
Proyek-proyek tersebut, kata Prabowo, belum tentu dapat langsung dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan yang dapat memberikan ruang bagi proyek strategis untuk berkembang tanpa terlalu membebani APBN.
Presiden juga menegaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus diarahkan menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional dalam jangka panjang.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN,” kata Prabowo.
Salah satu contoh yang disebut Presiden adalah rencana pengembangan mobil nasional. Pemerintah menargetkan produksi massal mobil nasional dapat dimulai pada akhir 2028.
Giant Sea Wall Jadi Prioritas Perlindungan Pantura
Agenda strategis ketiga adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa. Proyek ini dipandang penting untuk melindungi jutaan masyarakat serta kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut.
Prabowo menegaskan pembangunan Giant Sea Wall harus segera dimulai. Infrastruktur tersebut tidak hanya ditujukan sebagai tanggul penahan air laut, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih dan membuka jalur pertumbuhan ekonomi baru.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut,” ujar Prabowo.
Pemerintah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall dibagi menjadi 15 segmen yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, termasuk sampai wilayah Gresik.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun apabila dilaksanakan secara bertahap. Namun, Presiden membuka peluang penyelesaian lebih cepat apabila pembangunan dilakukan secara serentak.
Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan industri di kawasan Pantura.
“Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Giant Sea Wall.
Dengan tiga agenda tersebut, pemerintah ingin memastikan transformasi Indonesia tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. PFII diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arus keuangan global, DDMF menjadi instrumen pembiayaan proyek strategis jangka panjang, sementara Giant Sea Wall disiapkan sebagai perlindungan sekaligus infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi di Pantura.
Ketiganya menjadi bagian dari visi pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi dan kapasitas nasional yang lebih kuat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
(Indotorial.com)
