INDOTORIAL.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak ingin pembangunan hanya terlihat besar dalam angka dan statistik, tetapi benar-benar dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara optimal agar mampu memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program pemerintah dirancang agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi sampai langsung ke kebutuhan dasar rakyat.
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut pembangunan dan perbaikan fasilitas pelayanan publik sebagai salah satu bentuk nyata kehadiran negara. Pemerintah, kata dia, akan melakukan renovasi terhadap 10.000 puskesmas dan membangun serta memperkuat 441 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Selain sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan perbaikan seluruh sekolah yang membutuhkan penanganan di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas hingga Rote.
Langkah tersebut dinilai penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar secara layak.
Perkuat Ekonomi dan Industri Nasional
Di sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga mengungkap sejumlah agenda strategis yang disiapkan pemerintah. Pemerintah akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC).
Selain itu, pemerintah akan membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF). Dana tersebut diarahkan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan lintas generasi.
Pemerintah juga mendorong penguatan industri nasional dengan menciptakan pasar bagi produk-produk dalam negeri. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian subsidi untuk kendaraan listrik.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan produk ramah lingkungan, tetapi sekaligus memperluas pasar bagi industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Prabowo menegaskan, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan manfaat yang konkret bagi masyarakat.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.
Setiap Rupiah APBN Harus Memberikan Manfaat
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta seluruh elemen bangsa ikut mengawal agenda pembangunan pemerintah. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus memiliki tujuan yang jelas dan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo mengingatkan agar tidak ada proyek yang hanya memiliki anggaran besar tetapi memberikan manfaat kecil bagi masyarakat. Pemerintah juga tidak ingin memberikan insentif tanpa menghasilkan lapangan pekerjaan baru maupun investasi yang tidak membawa transfer teknologi.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” kata Presiden.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan terhadap pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN 2027. Anggaran negara harus diarahkan kepada program yang memiliki dampak langsung dan terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Pemerintah Diminta Berantas Mark Up dan Korupsi
Prabowo juga menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan. Ancaman tersebut antara lain kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah di berbagai tingkatan diminta mengutamakan belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya pemerintah pusat, arahan tersebut juga berlaku bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa. Seluruh jajaran pemerintahan diminta memastikan proses pengadaan dan pembelanjaan anggaran berjalan secara bersih serta transparan.
Presiden secara khusus mengingatkan agar praktik korupsi, penipuan, mark up, maupun penggelembungan anggaran tidak terjadi dalam penggunaan keuangan negara.
“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandas Prabowo.
Dengan arah tersebut, pemerintah ingin memastikan APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah, keberhasilan harus terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik hingga terciptanya lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
(Indotorial.com)
