INDOTORIAL.COM - JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Rapat tersebut membahas penguatan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa koordinasi dan kerja sama di lingkungan KSSK akan terus ditingkatkan. Langkah tersebut dinilai penting karena setiap lembaga memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan masing-masing yang perlu diselaraskan agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry dalam keterangannya.
KSSK merupakan forum koordinasi yang melibatkan sejumlah otoritas utama di sektor keuangan, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi antarlembaga tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, mengantisipasi berbagai risiko, serta memastikan kebijakan ekonomi dapat berjalan secara selaras.
KSSK Dukung Arah Kebijakan Pemerintah
Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut, KSSK juga menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah. Destry menjelaskan bahwa koordinasi antarotoritas akan terus diperkuat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.
Menurutnya, setiap institusi di dalam KSSK memiliki peran yang saling melengkapi. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas nilai rupiah, OJK menjalankan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, LPS menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sedangkan Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal dan berbagai instrumen keuangan negara.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjut Destry.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat menciptakan respons kebijakan yang lebih cepat, terukur, dan terintegrasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun berbagai tantangan yang berkembang di dalam negeri.
Bank Indonesia Prioritaskan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Selain membahas koordinasi KSSK, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga kondisi ekonomi nasional.
Untuk mendukung stabilitas tersebut, Bank Indonesia akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen yang tersedia. Intervensi dilakukan melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF).
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.
Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan atau pro-growth akan tetap dijalankan melalui instrumen makroprudensial. Dengan pendekatan tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap aktivitas pembiayaan serta pertumbuhan ekonomi.
BI Lanjutkan Insentif untuk Dorong Modal Asing
Bank Indonesia juga akan melanjutkan kebijakan yang bertujuan mendorong arus masuk modal asing ke Indonesia. Kebijakan tersebut sejalan dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.
Salah satu langkah yang akan diteruskan adalah pemberian insentif melalui penurunan biaya hedging. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku pasar dalam mengelola risiko perubahan nilai tukar.
Masuknya modal asing secara sehat dan berkelanjutan dinilai dapat memperkuat pasar keuangan domestik, meningkatkan likuiditas, serta mendukung pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap dijalankan dengan memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan kondisi pasar.
Destry juga menegaskan komitmen jajaran Bank Indonesia untuk terus menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui rapat KSSK yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
(Indotorial.com)
