INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa praktik-praktik ekonomi yang merugikan negara tidak boleh lagi dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Menurut Presiden, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi berbagai distorsi ekonomi yang menyebabkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi tersebut, kata Prabowo, dipicu oleh sejumlah praktik perdagangan dan bisnis yang tidak sehat.
Ia mencontohkan praktik underinvoicing atau pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan sebagai beberapa persoalan yang harus segera diberantas. Berbagai praktik tersebut dinilai telah mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional.
"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, hingga penyelundupan," ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai praktik-praktik tersebut bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga tidak adil bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Karena itu, pemerintah berkomitmen mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan sekaligus menutup berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa temuan mengenai kebocoran kekayaan negara bukan semata-mata berasal dari data pemerintah Indonesia. Ia menyebut berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga memiliki catatan yang menunjukkan adanya persoalan serupa.
Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya telah lama diketahui oleh berbagai kalangan, baik pelaku ekonomi di dalam negeri maupun komunitas internasional.
Presiden bahkan menyinggung ironi yang pernah terjadi di Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, namun sempat mengalami kelangkaan minyak goreng selama beberapa pekan.
"Bukan hanya data pemerintah, ini juga data dari lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB. Semua pelaku ekonomi memahami persoalan ini. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu kehilangan minyak goreng. Itu sesuatu yang tidak masuk akal," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat langsung dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, berbagai langkah reformasi dan pembenahan terus dijalankan secara bertahap di berbagai sektor.
Menurut Kepala Negara, apabila kebocoran kekayaan Indonesia yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun terus dibiarkan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
"Kita dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan sangat vital. Kalau kebocoran kekayaan Indonesia terus terjadi, kita bisa membayangkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan," tegasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa selama sekitar 18 bulan masa pemerintahannya, sejumlah persoalan strategis yang sebelumnya belum terselesaikan selama bertahun-tahun mulai berhasil ditangani. Berbagai langkah pembenahan tersebut, menurutnya, merupakan bukti bahwa pemerintah terus bekerja untuk memenuhi mandat yang diberikan rakyat.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis yang sebelumnya menjadi hambatan dalam berbagai sektor.
"Saya ingatkan bahwa kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah. Dalam kurun waktu sekitar 18 bulan pemerintahan ini, lebih dari 108 hingga 110 persoalan penting telah berhasil kita selesaikan," ungkap Presiden.
Komitmen pemerintah dalam menutup kebocoran kekayaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola ekonomi diharapkan mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional. Selain meningkatkan penerimaan negara, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Indotorial.com)
