INDOTORIAL.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai capaian penyelenggaraan ibadah haji menjadi fokus pembahasan. Mulai dari penurunan biaya haji, pengurangan masa tunggu jemaah, peningkatan kualitas akomodasi, hingga perbaikan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan terwujud secara nyata pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, DPR bersama pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar layanan haji semakin baik dari tahun ke tahun.
“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan menghadirkan perbaikan yang sesungguhnya. Kami ingin berbagai langkah yang telah dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah haji Indonesia,” ujar Cucun kepada awak media usai pertemuan.
Biaya Haji Lebih Terjangkau, Antrean Jemaah Berhasil Dipangkas
Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan pemerintah menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam dua tahun terakhir. DPR disebut turut mengawal proses penetapan biaya agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien.
Selain soal biaya, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar terhadap upaya pengurangan masa tunggu jemaah haji Indonesia yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji.
Cucun mengungkapkan, antrean keberangkatan yang sebelumnya mencapai sekitar 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
Menurutnya, Presiden Prabowo bahkan meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk terus mencari skema terbaik agar masa tunggu tersebut dapat dipersingkat lebih jauh.
Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.
Layanan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia Semakin Meningkat
Selain aspek biaya dan masa tunggu, peningkatan kualitas layanan akomodasi juga menjadi salah satu capaian yang diapresiasi DPR.
Cucun menyebutkan bahwa sekitar 17 ribu jemaah haji reguler Indonesia kini dapat menginap di kawasan strategis di sekitar Masjid Nabawi, Madinah. Bahkan sebagian besar ditempatkan di hotel berbintang yang menawarkan fasilitas lebih nyaman dan jarak yang lebih dekat dengan tempat ibadah.
Menurutnya, banyak jemaah menyampaikan apresiasi atas peningkatan layanan tersebut karena sebelumnya mereka tidak membayangkan dapat memperoleh fasilitas akomodasi dengan kualitas yang sangat baik selama menjalankan ibadah haji.
Kondisi ini dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Menu Konsumsi Lebih Variatif dan Sesuai Selera Jemaah Indonesia
Perbaikan juga dilakukan pada sektor konsumsi. Kementerian Haji dan Umrah disebut berhasil melakukan berbagai negosiasi dengan pihak penyedia layanan atau syarikah sehingga menu makanan yang disajikan kepada jemaah menjadi lebih beragam.
Tidak hanya lebih variatif, menu yang tersedia juga dinilai semakin sesuai dengan cita rasa masyarakat Indonesia. Langkah ini mendapat respons positif dari para jemaah karena turut mendukung kenyamanan mereka selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut meminta seluruh pihak untuk mempertahankan berbagai inovasi dan terobosan yang telah berjalan baik. Di sisi lain, evaluasi terhadap berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan juga harus terus dilakukan.
Menurut Cucun, Presiden menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara DPR dan pemerintah sebagai modal utama dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas.
DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Haji dan Umrah
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan masih cukup besar, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
Abidin berharap situasi kawasan tetap kondusif sehingga penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih lancar dan sukses.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Dengan berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah bersama DPR, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diharapkan terus mengalami peningkatan, baik dari sisi biaya, pelayanan, kenyamanan, maupun efisiensi, sehingga mampu memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi seluruh jemaah Indonesia.
(Indotorial.com)
