Iklan

Iklan

,

Iklan

Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahas Harga Minyak hingga Penataan Tambang Nasional

7 Mei 2026, 18:03 WIB

 

Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahas Harga Minyak hingga Penataan Tambang Nasional

INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait sektor energi dan pertambangan nasional, mulai dari dinamika harga minyak mentah dunia hingga arah baru pengelolaan tambang yang lebih berpihak pada kepentingan negara.


Dalam keterangannya kepada awak media, Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pembahasan bersama Presiden Prabowo adalah dampak fluktuasi harga minyak mentah global terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Menurutnya, pergerakan harga minyak dunia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan energi nasional, termasuk penerimaan negara dari sektor migas.


Pemerintah, kata Bahlil, terus memantau perkembangan harga crude oil dunia agar kebijakan energi nasional tetap stabil dan mampu menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.


“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga Crued BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.


Selain isu harga minyak mentah, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap penataan sektor pertambangan nasional. Dalam arah kebijakan baru yang sedang disiapkan, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.


Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Bahlil menegaskan bahwa pemerintah ke depan akan memperkuat posisi negara dalam pengelolaan tambang, baik melalui peningkatan kepemilikan maupun optimalisasi kerja sama strategis dengan pihak swasta.


Menurutnya, pola kerja sama yang diterapkan nantinya akan disesuaikan dengan model yang selama ini telah digunakan di sektor migas. Pemerintah membuka kemungkinan penerapan sistem seperti cost recovery maupun gross split untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan.


“Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” jelasnya.


Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan energi dan pengelolaan sumber daya alam nasional. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi tambang dan migas, tetapi juga memastikan adanya nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.


Penguatan peran negara dalam sektor energi dan pertambangan dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Di sisi lain, keterlibatan swasta tetap dibuka melalui skema kerja sama yang dinilai lebih adil dan memberikan keuntungan optimal bagi negara.


Langkah penataan tambang nasional ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menghadirkan tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.


Dengan arah kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor energi dan pertambangan harus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.


Isu harga minyak dunia, penguatan kepemilikan negara di sektor tambang, hingga optimalisasi pendapatan negara diperkirakan akan menjadi agenda prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, seiring upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai negara yang mandiri dalam pengelolaan sumber daya alamnya.


(Indotorial.com)


Dukungan anda membuat operasional website ini tetap aktif, menjaga keberlangsungan situs ini, mulai dari biaya server, pengembangan fitur, hingga pembuatan konten yang lebih berkualitas