INDOTORIAL.COM - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan strategis yang menyasar langsung kesejahteraan buruh, termasuk nelayan sebagai bagian penting dari sektor pekerja nasional.
Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di Indonesia.
Dalam sambutannya di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ratifikasi konvensi internasional tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kelompok pekerja yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Presiden.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam standar ketenagakerjaan global, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi para nelayan, mulai dari keselamatan kerja hingga jaminan kesejahteraan.
Tidak hanya berhenti pada aspek regulasi, pemerintah juga menggulirkan program pembangunan berbasis komunitas nelayan. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Program ini bahkan direncanakan berlanjut secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Tahun depan 1.500 kampung nelayan, dan akan terus berlanjut,” jelasnya.
Program kampung nelayan ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Presiden menyebutkan bahwa sekitar 6 juta nelayan akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Jika dihitung bersama keluarga mereka, lebih dari 20 juta rakyat Indonesia berpotensi mengalami peningkatan kesejahteraan.
Fasilitas yang disiapkan pun tidak main-main. Pemerintah akan membangun pabrik es di setiap kampung nelayan untuk mendukung aktivitas melaut yang lebih efisien dan produktif. Selain itu, bantuan kapal juga akan diberikan guna menunjang operasional para nelayan.
“Selama ini mereka melaut tanpa es, sekarang kita hadirkan pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga bantu kapal untuk mereka,” tambah Presiden.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat reformasi regulasi di bidang ketenagakerjaan. Presiden Prabowo menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan bersama DPR RI.
Ia menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini, dengan penekanan bahwa regulasi tersebut harus berpihak pada kepentingan buruh.
“Saya sudah instruksikan agar RUU Ketenagakerjaan segera diselesaikan. Kalau bisa tahun ini. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Mulai dari ratifikasi konvensi internasional, pembangunan infrastruktur berbasis komunitas, hingga reformasi regulasi, semuanya diarahkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama.
Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi jutaan pekerja Indonesia—termasuk nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi maritim nasional.
(Indotorial.com)
