INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan pemenuhan gizi masyarakat kembali ditegaskan melalui peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta groundbreaking 107 SPPG Polri. Kegiatan tersebut dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026), dan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto.
Dalam suasana hangat, Presiden Prabowo berdialog melalui konferensi video dengan sejumlah jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dari berbagai wilayah di Indonesia. Dialog tersebut memperlihatkan progres nyata pembangunan ekosistem pangan terpadu yang digerakkan Polri sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ekosistem Pangan Terpadu di Bekasi Jadi Percontohan
Dari Bekasi, jajaran Polda Metro Jaya melaporkan pengembangan ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong. Di atas lahan seluas 49 hektare, dikembangkan budidaya ikan nila dan bandeng, udang windu dan vaname, ayam petelur, hingga ternak kambing secara terpadu.
Sejak dirintis pada 15 September 2025 melalui skema kerja sama pinjam pakai lahan, kawasan ini telah menunjukkan hasil signifikan. Pada momentum peresmian, dilakukan panen raya 108 ribu ekor ikan nila dan bandeng, 600 ribu ekor udang, 1.000 ayam petelur, serta 100 ekor kambing. Seluruh hasil produksi tersebut akan didistribusikan ke 57 SPPG Polda Metro Jaya.
Presiden Prabowo mengaku bangga melihat langsung ekosistem pangan yang terbangun. Menurutnya, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Negara aman kalau pangannya aman. Ini sangat penting bagi stabilitas dan masa depan bangsa,” tegas Presiden.
Papua Barat Bangun SPPG di Wilayah 3T
Dukungan terhadap program SPPG juga datang dari wilayah Indonesia timur. Wakil Kepala Polda Papua Barat melaporkan pembangunan delapan SPPG, termasuk enam unit di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kampung Wamesa, Kabupaten Kaimana. Tantangan geografis dan cuaca ekstrem membuat distribusi material pembangunan harus ditempuh melalui jalur darat dan laut selama 40 hingga 60 menit.
Untuk memastikan keberlanjutan operasional, rantai pasok bahan pangan diurai dari sumber lokal seperti sayur-mayur, ikan, daging rusa, dan buah-buahan. Sementara bahan pokok seperti beras, ayam, telur, dan susu dipasok dari luar wilayah, termasuk Surabaya.
Calon penerima manfaat di Kampung Wamesa meliputi siswa TK dan SD, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Anak-anak setempat bahkan menyampaikan harapan agar dapur MBG segera beroperasi di sekolah mereka.
Kalimantan hingga Jawa Perkuat Infrastruktur Pangan
Dari Kalimantan Selatan, Polda setempat melaporkan pembangunan 35 SPPG, termasuk 10 unit di daerah terpencil dan pondok pesantren. Pengelolaan keamanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari deteksi alergen, pengawasan kesehatan oleh dokter kepolisian, hingga pemanfaatan limbah menjadi eco-enzyme dan pakan ternak.
Sementara itu, Polda Jawa Tengah tercatat sebagai polda dengan jumlah SPPG terbanyak. Kehadiran SPPG juga menyasar pondok pesantren dan wilayah terdampak banjir, menunjukkan fleksibilitas serta keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Dari Jawa Timur, Kapolda melaporkan peresmian Gedung Ketahanan Pangan Polri di Mojokerto yang menjadi gudang khusus jagung pertama di provinsi tersebut. Fasilitas ini dikelola secara profesional bersama Bulog guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Ketahanan Pangan Jadi Pilar Stabilitas Negara
Dalam penutup dialog nasional tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa stabilitas negara sangat bergantung pada kekuatan ketahanan pangan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja hingga ke pelosok negeri.
Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Dengan sinergi pemerintah dan Polri, program pemenuhan gizi masyarakat diharapkan semakin merata, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi fondasi utama bagi keamanan, kesejahteraan, dan masa depan Indonesia.
(Indotorial.com)
