INDOTORIAL.COM - Pemerintah pusat menunjukkan respons cepat, terpadu, dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025, di mana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara langsung melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporannya, Tito menegaskan bahwa sejak hari-hari awal bencana, pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh kekuatan lintas sektor untuk membantu daerah terdampak. Berbagai unsur strategis seperti TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga kementerian dan lembaga terkait turun langsung ke lapangan guna memastikan proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan berjalan optimal.
“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, Pak. Tiga hari langsung masuk,” ujar Tito dalam sidang tersebut.
Penyaluran anggaran belanja tidak terduga dari pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat respons darurat. Dana tersebut langsung diterima pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan mendesak, mulai dari logistik, penanganan pengungsi, hingga perbaikan infrastruktur darurat di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Tak hanya mengandalkan dukungan pusat, Mendagri Tito Karnavian juga mengapresiasi tingginya solidaritas antardaerah. Sejumlah pemerintah daerah lain turut membantu dengan memanfaatkan sisa anggaran akhir tahun serta mengirimkan bantuan langsung ke daerah yang mengalami dampak paling parah.
“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp46 miliar, diberikan langsung,” jelas Tito.
Selain bantuan anggaran, beberapa daerah juga mengirimkan tenaga medis, obat-obatan, makanan, hingga pakaian ke kabupaten dan kota terdampak, seperti Tamiang dan Tapanuli Tengah. Bantuan tersebut dikirim langsung untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana dapat segera terpenuhi.
Dalam aspek pelayanan publik, pemerintah juga bergerak cepat di bidang administrasi kependudukan. Tito melaporkan bahwa posko pelayanan khusus telah dibentuk dengan sembilan tim untuk mempercepat penerbitan ulang dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran, secara gratis.
Tak berhenti di situ, Mendagri juga mendorong kementerian dan lembaga terkait agar memberikan kemudahan serta pembebasan biaya pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah pendidikan, hingga dokumen perbankan milik warga terdampak.
Sementara itu, terkait kondisi geografis dan keselamatan warga, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa di Sumatra yang tidak lagi aman untuk dihuni akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, opsi relokasi menjadi langkah yang harus diambil demi keselamatan jangka panjang masyarakat.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru,” ungkap Tito.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan penanganan bencana alam di Sumatra dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tanggap darurat, pemulihan administrasi, hingga solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Dengan sinergi pusat dan daerah, pemerintah berharap pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
(Indotorial.com)
