Indotorial.com, - Manokwari, 4 November 2025 — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Papua Barat untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan para tokoh dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Ruang Rapat Mansinam, Swiss Belhotel Manokwari, Selasa (4/11). Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua setelah memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran dana Otsus dan program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Gibran menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di sini untuk bersama-sama mengawal program visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Menurutnya, program-program tersebut berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Gibran turut menyoroti pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung. Ia berharap penyelesaian jalur tersebut akan berdampak langsung pada stabilitas harga bahan pokok dan penurunan inflasi di wilayah pedalaman.
“Kalau aksesnya sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” ungkapnya.
Wapres juga menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.
“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Karena itu dibentuk dua lembaga, yakni BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, untuk memastikan semua program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para tokoh di Tanah Papua.
“Nanti saya lebih banyak mendengar saja, berkaitan dengan keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, serta para bupati, akademisi, dan tokoh agama se-Papua Barat.
(Indotorial.com)
