Indotorial.com, - Depok – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai subsidi penyelenggaraan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini tidak rasional karena porsinya terlalu besar. Ia pun meminta agar subsidi yang saat ini mencapai 60% dari total biaya haji segera dirasionalisasi demi menjaga keberlanjutan keuangan BPKH.
“Kalau laporan yang saya terima (subsidi) dana haji dari BPKH yang memberikan itu 60% dan itu kalau dibiarkan akan menggerus (keuangan BPKH),” ujar Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Milad Ke-16 Majelis Dzikir Riyadhul Jannah dan Haul Akbar Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Margonda Raya, Depok, Sabtu (20/8/2022).
Menurut Wapres, rasionalisasi perlu dilakukan agar subsidi tetap berlanjut di masa mendatang. “Ini jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain. Supaya ini bisa berlanjut, ini harus dirasionalisasi,” tegasnya.
Ma’ruf menekankan bahwa subsidi haji sejatinya bertujuan meringankan beban jamaah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. “Memang orang yang berhaji itu kan orang yang mampu, tapi memang ada pengelolaan dana untuk meringankan. Tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah di belakang hari,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin (15/8/2022), Wapres telah menyampaikan arahan kepada jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Wapres meminta agar manajemen penyelenggaraan haji dibuat lebih efisien.
“Karena problem utama saat ini, biaya haji subsidinya sudah sangat besar. Yaitu bahwa orang berhaji sekarang ini membayar sekitar Rp40 juta, tetapi biaya haji secara total itu sekitar Rp100 juta,” jelas Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.
Masduki menambahkan, meskipun diperlukan perubahan regulasi, penyesuaian subsidi haji dinilai tetap harus dilakukan.
Dalam konferensi pers tersebut, Wapres didampingi Pimpinan Majelis Dzikir Riyadhul Jannah, Habib Abu Bakar bin Salim bin Umar Alatas.
(Indotorial.com)
