Indotorial.com, - Jakarta, 6 Agustus 2019 — Presiden Joko Widodo memastikan bahwa lokasi ibu kota baru Republik Indonesia akan berada di Pulau Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai pemindahan ibu kota negara yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).
Menurut Kepala Negara, hasil sejumlah kajian yang tengah berlangsung menunjukkan bahwa pembahasan mengenai calon lokasi ibu kota baru telah mengerucut pada beberapa provinsi di Kalimantan.
“Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut. Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ujar Presiden.
Dalam rapat tersebut, Presiden menyebut tiga provinsi yang tengah menjadi bahan kajian, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai lokasi ibu kota akan segera diambil setelah seluruh kajian diselesaikan secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan aspek kebencanaan dan lingkungan.
“Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan. Tetapi, sekali lagi, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan kita,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa keputusan pemindahan ibu kota ini diambil dengan mempertimbangkan visi jangka panjang bangsa Indonesia.
“Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya, bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mempelajari pengalaman negara lain yang berhasil memindahkan ibu kota mereka, agar Indonesia dapat mengantisipasi berbagai hambatan serta menerapkan faktor-faktor keberhasilan yang relevan.
“Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin dan sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita bisa adaptasi, kita ambil,” tutur Presiden.
Terkait pendanaan dan regulasi, Presiden meminta agar skema pembiayaan serta payung hukum untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota segera disiapkan.
“Saya minta disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberikan otoritas nantinya. Juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini,” tandasnya.
(Indotorial.com)
