Indotorial.com, - Jakarta, 15 Juli 2019 — Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk segera mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau tahun ini. Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).
Presiden mengungkapkan, laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau 2019 akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.
“Beberapa daerah sudah mengalami tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi. Mulai dari 21 hari (status waspada), 31 hari (status siaga), hingga 61 hari tanpa hujan (status awas),” kata Jokowi.
Daerah yang terdampak kekeringan meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, serta para gubernur turun langsung ke lapangan. Langkah mitigasi yang diminta antara lain memastikan suplai air bersih dan air pertanian tetap terjaga agar gagal panen bisa dihindari.
“Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca dan pembangunan sumur bor,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga secara khusus menugaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau potensi titik panas (hotspot). “Kita harapkan kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” tegasnya.
(Indotorial.com)
