INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Presiden menilai, melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan keuntungan optimal bagi kepentingan nasional. Karena itu, pemerintah akan memperbaiki tata kelola ekonomi, memperkuat pengawasan pertambangan, serta memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Salah satu langkah konkret yang ditegaskan Presiden Prabowo adalah menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan kekayaan nasional sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia sejak dahulu menjadi perhatian berbagai bangsa karena memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Beragam mineral dan komoditas strategis yang tersedia di Nusantara menjadi sumber daya yang dibutuhkan dunia hingga saat ini.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kekayaan alam tersebut seharusnya menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang tidak tepat justru berpotensi membuat keuntungan dari sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati pihak tertentu, sementara hasilnya tidak memberikan dampak maksimal bagi perekonomian nasional.
Prabowo Soroti Kekayaan Alam Indonesia yang Dibawa ke Luar Negeri
Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan milik seluruh rakyat, sehingga hasil pemanfaatannya harus kembali memberikan manfaat bagi bangsa.
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para pemimpin umat dan tokoh masyarakat untuk melihat langsung kondisi pengelolaan kekayaan alam di berbagai daerah.
Presiden menilai, masih terdapat persoalan ketika sumber daya alam yang berasal dari daerah-daerah Indonesia dieksploitasi dan dibawa keluar negeri, sementara manfaat ekonominya tidak sepenuhnya tinggal di dalam negeri.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian Presiden terhadap pentingnya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, terutama sektor pertambangan dan ekspor komoditas strategis.
Pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang memanfaatkan kekayaan alam nasional memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Perbaikan Sistem Ekonomi untuk Menghapus Kemiskinan
Prabowo menegaskan bahwa pembenahan sistem ekonomi bukan sekadar persoalan meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah harus diarahkan pada upaya menyelamatkan kekayaan rakyat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.
Dalam pandangan Presiden, kekayaan alam Indonesia seharusnya menjadi modal penting untuk membangun perekonomian yang kuat dan mandiri. Pengelolaannya tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
Karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan praktik ekonomi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Prabowo Ajak Pemimpin Politik Berani Koreksi Penyimpangan
Selain membenahi sektor ekonomi dan sumber daya alam, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya perbaikan sistem politik nasional.
Menurutnya, keberhasilan reformasi ekonomi membutuhkan dukungan dan keberanian para pemimpin politik untuk melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan maupun pengelolaan negara.
Prabowo menyebut persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama para pemimpin, termasuk pimpinan partai politik.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembenahan tata kelola negara membutuhkan komitmen politik yang kuat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan baru, tetapi juga harus berani mengevaluasi praktik lama yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat.
Prabowo Tegaskan Ekonomi Indonesia Harus Berlandaskan Pasal 33 UUD 1945
Dalam pidatonya, Presiden juga kembali mengingatkan pentingnya menjalankan sistem ekonomi sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Prabowo menyebut prinsip ekonomi kekeluargaan bukan sekadar gagasan pribadi, melainkan amanat para pendiri bangsa yang harus menjadi pedoman dalam mengelola perekonomian Indonesia.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.
Dengan kembali menegaskan Pasal 33 UUD 1945, Presiden ingin memastikan arah pembangunan ekonomi nasional tetap berpijak pada kepentingan bersama. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi kelompok tertentu.
Prabowo Instruksikan Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara
Sebagai langkah nyata dalam memperbaiki pengelolaan kekayaan alam, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian terkait, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan sektor pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Presiden secara tegas menyampaikan bahwa seluruh izin usaha pertambangan (IUP) harus mengikuti ketentuan minimal 70 persen hasil pengelolaannya dinikmati negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Arahan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam agenda pembenahan sektor pertambangan nasional. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya mineral tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi optimal terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
Pemerintah Perketat Pengawasan Ekspor untuk Cegah Manipulasi
Tidak hanya sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor komoditas Indonesia.
Menurutnya, pencatatan ekspor harus dilakukan secara transparan dan akurat agar tidak terjadi manipulasi laporan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri. Praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor harus dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang telah ditunjuk pemerintah.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pencatatan dan pengawasan ekspor dapat berjalan lebih terintegrasi. Setiap komoditas yang keluar dari Indonesia harus tercatat sesuai dengan volume sebenarnya.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden.
Penegasan Prabowo dalam forum Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Melalui pembenahan sistem ekonomi, pengawasan pertambangan, serta pengendalian ekspor, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak terus mengalir tanpa memberikan manfaat optimal bagi rakyat.
Bagi Presiden, sumber daya alam yang melimpah harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh rakyat dapat menikmati hasil kekayaan bangsanya sendiri.
(Tim Indotorial)


