Iklan

Iklan

,

Kanal

Iklan

Indeks Kanal

Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Setiap Provinsi, Kabupaten Minimal Rp20 Miliar

15 November 2026, 21:37 WIB

 

Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Setiap Provinsi, Kabupaten Minimal Rp20 Miliar

INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara bukan sekadar upaya mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara optimal, sekaligus mengembalikan hasil penghematan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Presiden menyampaikan hal tersebut saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).


Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak justru dinikmati pihak-pihak tertentu.


“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.


Menurut Presiden, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan efisien. Pemerintah juga perlu membenahi pola belanja kementerian dan pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih berpotensi menimbulkan pemborosan.


Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa


Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, setiap kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten cenderung melakukan pengadaan secara terpisah.


Pola tersebut membuat barang dengan jenis, spesifikasi, dan kualitas yang sama berpotensi dibeli dengan harga berbeda. Akibatnya, anggaran negara tidak selalu digunakan secara maksimal.


Prabowo menilai sistem pengadaan perlu disatukan dan dirasionalisasi agar pemerintah memiliki standar harga, spesifikasi, serta kualitas yang lebih seragam.


“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.


Presiden kemudian mengungkapkan bahwa belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun.


Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi kebocoran hingga 30 persen akibat praktik penggelembungan harga atau markup yang disebut Presiden berkaitan dengan praktik korupsi.


“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Prabowo.


Dengan pembenahan sistem pengadaan, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran dalam jumlah besar. Dana yang sebelumnya berpotensi terbuang tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan yang lebih langsung dirasakan masyarakat.


Setiap Provinsi Akan Mendapat Tambahan Anggaran Rp100 Miliar


Sebagai bentuk pemanfaatan hasil efisiensi anggaran, Presiden Prabowo mengumumkan rencana penambahan dana bagi pemerintah daerah.


Dalam waktu dekat, setiap provinsi direncanakan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar.


Prabowo juga menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan tambahan anggaran lebih besar bagi ibu kota kabupaten.


“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.


Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan. Dengan adanya tambahan anggaran, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik.


Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah pusat diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk bagi daerah yang membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.


Efisiensi Anggaran Perluas Perbaikan Sekolah hingga 88 Ribu Unit


Selain tambahan anggaran bagi pemerintah daerah, Prabowo juga menjelaskan bahwa penghematan belanja negara memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan sejumlah program prioritas nasional.


Salah satunya adalah program perbaikan dan revitalisasi fasilitas pendidikan. Presiden menyebutkan bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat diperluas hingga menjangkau 88.000 sekolah.


Perluasan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.


Pemerintah menilai fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Karena itu, pemanfaatan anggaran secara efisien diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.


Pemerintah Targetkan Pembangunan Ribuan Desa Nelayan


Program lain yang turut disampaikan Presiden Prabowo adalah pembangunan desa-desa nelayan. Pemerintah berencana memperluas perhatian terhadap masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan dan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan.


Prabowo menyampaikan bahwa pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan.


Selanjutnya, hingga akhir 2027, pemerintah berharap dapat menambah pembangunan sekitar 2.000 desa nelayan.


“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Prabowo.


Program tersebut diarahkan untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Pembangunan desa nelayan diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan fasilitas pendukung, serta memperbaiki kesejahteraan keluarga nelayan.


Prabowo Tegaskan Penghematan Anggaran Harus Kembali kepada Rakyat


Dalam sambutannya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan kekayaan dan keuangan negara dikelola untuk kepentingan bangsa sendiri.


Efisiensi anggaran, menurut arah kebijakan yang disampaikan Presiden, harus menghasilkan manfaat nyata. Penghematan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi tambahan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.


Mulai dari penambahan anggaran daerah, perbaikan sekolah, hingga pembangunan desa nelayan, pemerintah berupaya memperluas jangkauan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.


Melalui pembenahan sistem belanja barang dan jasa serta pengawasan penggunaan APBN, pemerintah menargetkan ruang pemborosan dapat ditekan. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.


Presiden juga mengajak masyarakat untuk yakin terhadap kekuatan ekonomi Indonesia, dengan menekankan bahwa kekayaan nasional harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.


(Team Indotorial)


Dukungan anda membuat operasional website ini tetap aktif, menjaga keberlangsungan situs ini, mulai dari biaya server, pengembangan fitur, hingga pembuatan konten yang lebih berkualitas