INDOTORIAL.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah terdampak serta langkah percepatan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas.
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah, bersama Panglima Kodam (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran para pejabat daerah dan unsur keamanan ini menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang menjadi perhatian utama.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas sejumlah perkembangan terbaru, termasuk kondisi lahan yang masih dalam proses pemadaman, pengerahan personel gabungan, serta optimalisasi operasi darat dan udara.
Presiden Prabowo Fokus Tangani Karhutla di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang paling terdampak karhutla dan saat ini masih dalam proses pemadaman.
Dari sejumlah wilayah tersebut, perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Kedua provinsi tersebut menjadi fokus penanganan untuk mempercepat pemadaman api sekaligus mengantisipasi potensi perluasan kebakaran.
“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy.
Fokus penanganan di kedua provinsi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Pemerintah terus mengerahkan sumber daya yang tersedia agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penanganan intensif.
Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan respons cepat dari petugas di lapangan, tetapi juga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri. Melalui koordinasi tersebut, pengerahan personel dan peralatan diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak.
Lebih dari 60 Ribu Personel Gabungan Dikerahkan
Dalam penanganan karhutla, operasi darat menjadi salah satu langkah utama yang terus diperkuat pemerintah. Berdasarkan laporan yang disampaikan Seskab Teddy, lebih dari 60.177 personel gabungan telah mendukung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Pengerahan personel tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang dilibatkan untuk menangani kebakaran di berbagai wilayah. Para petugas bekerja melakukan pemadaman di lapangan sekaligus membantu mengendalikan api agar tidak menyebar ke area lain.
Seskab Teddy juga menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata telah mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan penanganan karhutla. Meski demikian, pemerintah tetap menekankan perlunya upaya berkelanjutan, mengingat masih terdapat lahan yang membutuhkan penanganan dan kondisi di lapangan dapat berubah mengikuti cuaca serta karakteristik wilayah kebakaran.
Selain memperkuat operasi darat, pemerintah juga mengandalkan dukungan operasi udara untuk mempercepat pemadaman, khususnya di wilayah yang membutuhkan penanganan tambahan.
Operasi Water Bombing dan Modifikasi Cuaca Terus Dioptimalkan
Untuk mendukung pemadaman, operasi udara melalui metode water bombing atau pengeboman air terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak karhutla.
Metode ini dilakukan dengan menjatuhkan air dari udara ke area kebakaran untuk membantu mengendalikan api dan mempercepat proses pemadaman. Operasi udara menjadi bagian dari strategi penanganan terpadu yang melengkapi upaya petugas di darat.
“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuh Seskab Teddy.
Di samping itu, pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penanganan karhutla melalui peningkatan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Optimalisasi OMC juga dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perubahan kondisi cuaca ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, upaya pemadaman tetap memerlukan kesiapsiagaan personel dan dukungan peralatan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perkembangan kondisi cuaca diikuti dengan langkah penanganan yang sesuai agar kebakaran dapat dikendalikan secara efektif.
Kondisi Karhutla di Sejumlah Provinsi Mulai Membaik
Di tengah upaya penanganan yang masih berlangsung, perkembangan kondisi karhutla di beberapa daerah menunjukkan hasil yang lebih baik. Seskab Teddy menyebut wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan saat ini memperlihatkan perkembangan positif dalam penanganan kebakaran.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari laporan yang dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Meski demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan langkah penanganan di seluruh wilayah terdampak agar situasi tidak kembali memburuk.
Pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan berkelanjutan, terutama ketika kondisi cuaca masih berpotensi memengaruhi penyebaran api. Karena itu, operasi darat, dukungan udara, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan modifikasi cuaca terus menjadi bagian dari langkah pemerintah.
Selain berupaya memadamkan titik api yang masih aktif, langkah pencegahan perlu diperkuat untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru. Respons yang cepat dan pengerahan sumber daya secara tepat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko meluasnya kebakaran.
Presiden Prabowo Minta Seluruh Sumber Daya Dioptimalkan
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Presiden juga menekankan pentingnya mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.
Arahan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur terkait. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta personel gabungan di lapangan perlu terus memperkuat koordinasi agar langkah penanganan dapat berjalan efektif.
Dengan masih adanya sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak, percepatan penanganan menjadi hal penting yang harus terus dilakukan. Pemerintah juga mengandalkan kombinasi operasi darat, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mendukung pengendalian kebakaran.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Seskab Teddy.
Melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi sumber daya tersebut, pemerintah berupaya mempercepat penanganan karhutla di wilayah prioritas sekaligus menjaga agar kondisi di provinsi yang mulai membaik tetap terkendali.
(Tim Indotorial)
