INDOTORIAL.COM – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Oktober 2026, total luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa kebakaran masih menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan hutan. Dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar.
Laporan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta.
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Pemerintah terus mengerahkan personel serta berbagai sarana pemadaman untuk mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung di wilayah-wilayah tersebut.
Kalimantan Tengah Jadi Wilayah dengan Kebakaran Terbesar
Suharyanto menjelaskan, dari total 639,23 hektare lahan yang masih ditangani satuan tugas di lapangan, sebagian besar berada di Kalimantan Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh munculnya titik kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Kebakaran tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan laporan BNPB per 12 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai 513,89 hektare.
“Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana,” ujar Suharyanto.
Besarnya luasan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pengendalian karhutla. Selain berpotensi memperluas dampak kebakaran, kondisi tersebut juga menuntut penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Pemerintah melalui BNPB bersama satuan tugas di lapangan terus melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Operasi penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, akses menuju lokasi, serta faktor cuaca yang dapat memengaruhi efektivitas pemadaman.
BNPB Kerahkan Pemadaman Darat dan Udara
Untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah mengandalkan kombinasi operasi darat dan udara. Kedua metode tersebut diterapkan sesuai kebutuhan dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi kebakaran.
Suharyanto mengatakan, BNPB tetap mengerahkan helikopter untuk melakukan water bombing atau pengeboman air, terutama di kawasan yang sulit dijangkau oleh petugas melalui jalur darat.
Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran operasi udara antara lain Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Tanjung Puting di kawasan Pangkalan Bun, serta Halmahera Timur di Maluku Utara.
Penggunaan helikopter water bombing menjadi salah satu langkah penting untuk menjangkau titik api di kawasan hutan yang memiliki keterbatasan akses. Melalui metode ini, air dapat dijatuhkan langsung ke area kebakaran untuk membantu proses pemadaman.
Meski demikian, pelaksanaan operasi udara tetap bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang. Faktor tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, khususnya ketika kebakaran terjadi di wilayah dengan kondisi lingkungan yang sulit.
Operasi Pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Suharyanto juga menjelaskan bahwa operasi pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan masih difokuskan pada penanganan melalui jalur darat.
Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing belum dapat melakukan penerbangan karena kondisi cuaca dan jarak pandang yang tidak mendukung. Situasi tersebut membuat petugas perlu mengoptimalkan upaya pemadaman melalui jalur darat sambil mempertimbangkan peluang pelaksanaan operasi udara.
Sementara itu, di Sumatra Selatan, operasi penerbangan untuk mendukung pemadaman baru dapat dilakukan pada 12 Oktober 2026. BNPB juga berencana memadukan upaya tersebut dengan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla.
Menurut Suharyanto, pemerintah akan menambah armada pesawat guna mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Untuk Kalimantan Tengah, disiapkan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan didukung dua pesawat dari Pangkal Pinang.
Penambahan armada dan penguatan koordinasi diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang masih menghadapi kondisi berat.
BNPB Pantau Prediksi Hujan dari BMKG
Selain mengandalkan operasi pemadaman, pemerintah juga terus memantau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Potensi hujan alami di sejumlah wilayah diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebakaran dan mendukung proses pengendalian karhutla.
Suharyanto menyampaikan harapan agar hujan mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November, sesuai dengan prakiraan yang menjadi perhatian pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai dapat membantu memperbaiki situasi karhutla setelah musim hujan tiba. Namun, sebelum curah hujan meningkat, pemerintah memastikan upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia.
“Paling tidak di bulan Oktober ini, mudah-mudahan nanti begitu prediksi BMKG sudah mulai turun hujan alami di pertengahan Oktober sampai dengan November, dan selanjutnya setelah musim hujan turun, tentu saja kondisi karhutla akan lebih baik,” kata Suharyanto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap bekerja keras dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sebelum hujan alami membantu meredakan kondisi di lapangan.
“Tapi sebelum itu kami siap untuk bekerja keras mengerahkan segala kemampuan yang kami miliki,” tandasnya.
Pemerintah Intensifkan Penanganan Karhutla
Luas lahan yang masih dalam proses pemadaman, yakni 639,23 hektare di enam provinsi prioritas, menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan perhatian serius. Kemunculan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting juga menjadi tantangan bagi petugas dalam mengendalikan api.
Melalui koordinasi BNPB, satuan tugas di lapangan, serta dukungan operasi udara dan modifikasi cuaca, pemerintah terus berupaya menekan perluasan kebakaran di berbagai wilayah.
Pemantauan terhadap perkembangan cuaca juga menjadi bagian penting dari strategi penanganan. Meski hujan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebakaran, upaya pemadaman tetap menjadi prioritas hingga kondisi di lapangan membaik.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang tersedia demi mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
(Tim Indotorial)
