INDOTORIAL.COM - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk menyiapkan program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secepat mungkin. Meski demikian, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan fiskal negara.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026. Rapat ini menjadi tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mulai menghitung berbagai opsi untuk merealisasikan kuliah gratis di PTN. Perhitungan tersebut tidak hanya melihat kebutuhan anggaran, tetapi juga kondisi pendapatan perguruan tinggi negeri yang selama ini menopang operasional kampus.
“Beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujar Brian setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pemerintah Hitung Sumber Pembiayaan Kuliah Gratis
Menurut Brian, pemerintah perlu melihat seluruh komponen pembiayaan yang selama ini terdapat di PTN. Salah satunya adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan mahasiswa.
Selain UKT, pemerintah juga menghitung Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang berasal dari jalur mandiri serta sumber pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri.
Perhitungan tersebut penting karena struktur pendapatan setiap PTN tidak sepenuhnya sama. Brian menjelaskan, pada sejumlah perguruan tinggi negeri terdapat mekanisme subsidi silang antarkegiatan pendidikan. Salah satu contohnya adalah pendapatan dari program pascasarjana yang dapat membantu menopang program sarjana.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perhitungan secara menyeluruh sebelum menentukan skema pendidikan tinggi gratis yang dapat diterapkan secara nasional.
Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebenarnya telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hasil perhitungan awal tersebut akan kembali dikaji dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Artinya, pemerintah tidak hanya menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghapus biaya kuliah mahasiswa, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan negara.
Kuliah Gratis Tidak Langsung Diterapkan
Brian menegaskan bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan program menggratiskan uang kuliah di PTN dapat segera dijalankan. Namun, pemerintah tetap akan melewati sejumlah tahapan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” kata Brian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana kuliah gratis masih berada dalam tahap penyusunan skema dan penghitungan pembiayaan. Pemerintah belum menetapkan secara final mekanisme maupun waktu penerapan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya agar pendidikan negeri dapat diberikan secara gratis mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri. Rapat terbatas pada 23 September 2026 kemudian menjadi bagian dari upaya menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan yang lebih terukur.
Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Kaji PTN Gratis
Untuk memperdalam kajian, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus pendidikan gratis. Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim khusus ini akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan penghitungan lebih rinci mengenai kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program pendidikan gratis.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian.
Pembentukan tim khusus menjadi langkah penting karena penerapan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara dan pengelolaan keuangan PTN.
Target Kajian Rampung Dua Minggu hingga Satu Bulan
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Brian mengatakan, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk skema dan tahapan penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan demikian, program kuliah gratis di PTN saat ini masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah sedang menghitung kebutuhan pembiayaan, sumber pendapatan yang terdampak, serta kemampuan APBN untuk menopang kebijakan tersebut.
Setelah kajian selesai, pemerintah akan kembali melaporkannya kepada Presiden. Dari hasil tersebut, nantinya akan ditentukan langkah dan tahapan penerapan program pendidikan tinggi gratis.
Rencana ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan negeri. Namun, pelaksanaan akhirnya tetap akan bergantung pada hasil kajian, skema yang disepakati, serta kemampuan fiskal negara.
Bagi calon mahasiswa dan keluarga, perkembangan ini menjadi informasi penting untuk diikuti. Sebab, meskipun Presiden telah memberikan arahan agar biaya pendidikan negeri hingga perguruan tinggi dapat digratiskan, kebijakan kuliah gratis di PTN belum langsung berlaku dan masih menunggu tahapan perumusan serta keputusan lebih lanjut dari pemerintah.
(Team Indotorial)
