INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto mendorong pengelolaan lahan gambut di Indonesia dilakukan secara lebih terintegrasi, berbasis riset, serta melibatkan para ilmuwan dan masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Hal tersebut dibahas Presiden Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pengelolaan lahan gambut sekaligus strategi berbasis ilmu pengetahuan untuk mencegah dan menangani kebakaran gambut.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran badan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pengelolaan data, pemetaan, hingga kebijakan terkait kawasan gambut dan mangrove di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pelibatan akademisi dan ilmuwan dalam pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kebijakan pengelolaan gambut yang berlandaskan pengetahuan dan hasil penelitian.
Menurut Brian, pengalaman serta kajian yang dimiliki para ilmuwan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Presiden dalam memutuskan pembentukan BPGMN.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelas Brian.
BPGMN Akan Diperkuat Para Ilmuwan
Presiden Prabowo juga mengarahkan agar badan yang akan dibentuk tersebut mendapat dukungan kuat dari para ilmuwan dan saintis. Dukungan ilmu pengetahuan dinilai penting karena karakteristik lahan gambut di setiap wilayah tidak selalu sama.
Karena itu, pengelolaan gambut ke depan akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif. Pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik, kondisi, serta potensi lahan gambut secara lebih detail.
Informasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan kawasan yang sesuai untuk berbagai kegiatan, termasuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya.
Pendekatan tersebut membuat pengelolaan gambut tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerusakan, tetapi juga bagaimana potensi lahan dapat dimanfaatkan secara tepat tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Brian juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengetahuan dan praktik baik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.
Peran Masyarakat Peduli Api Diperkuat
Dalam penanganan kebakaran lahan gambut, pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Presiden Prabowo mendorong penguatan kembali peran desa dan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pendekatan tersebut dinilai penting karena masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran memiliki posisi strategis dalam melakukan respons awal.
Berdasarkan kajian yang disampaikan para ahli dalam pertemuan tersebut, kecepatan penanganan pada tahap awal menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran berkembang semakin luas.
Artinya, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat atau perangkat pemadam kebakaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak.
Berbagai praktik teknis juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya mengenai pembangunan pompa yang dapat digunakan secara cepat hingga perhitungan teknis dalam penanganan kebakaran melalui udara.
“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” lanjut Brian.
Edukasi dan Riset Gambut Terus Dikembangkan
Selain aspek teknis, edukasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan gambut. Pemerintah mendorong agar pemahaman mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran dapat diperkuat melalui dunia pendidikan.
Pengembangan kurikulum mengenai lingkungan dan lahan gambut menjadi salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan kesadaran sejak dini. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami manfaat lahan gambut, tetapi juga mengetahui risiko kerusakan dan kebakaran yang dapat terjadi apabila kawasan tersebut tidak dikelola dengan baik.
Di sisi lain, Presiden Prabowo meminta agar kegiatan riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan. Hasil penelitian tersebut nantinya dapat menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut secara lebih tepat.
Penguatan riset dinilai penting mengingat luas kawasan gambut Indonesia sangat besar. Data yang disampaikan Brian menyebutkan luas lahan gambut di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare.
Dengan luas tersebut, pengelolaan lahan gambut memiliki tantangan sekaligus potensi yang besar. Pemerintah ingin agar lahan gambut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek pencegahan kebakaran dan keberlanjutan lingkungan.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandas Brian.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola gambut dan mangrove secara lebih terintegrasi. Dengan dukungan data, pemetaan, riset ilmiah, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan lahan gambut ke depan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran di kawasan rawan karhutla.
(Team Indotorial)
