INDOTORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi bersama 22 akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset untuk membahas persoalan lahan gambut serta upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Diskusi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari pendekatan yang lebih tepat dalam menangani lahan gambut yang setiap tahun berpotensi mengalami kebakaran.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, para akademisi yang hadir merupakan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang gambut. Mereka diundang secara langsung oleh Presiden Prabowo untuk memberikan masukan berdasarkan kajian dan keilmuan masing-masing.
“Bapak Presiden, pada Kamis siang hari ini, 24 September 2026, atas undangan Bapak Presiden, telah hadir di Istana Merdeka 22 akademisi dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden terkait penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke tahun,” ujar Teddy dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 September 2026.
Akademisi Gambut Sebelumnya Ikuti Diskusi Panel
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan, para profesor, akademisi, dan peneliti yang hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo sebelumnya telah mengikuti diskusi panel ahli.
Diskusi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan gambut sekaligus menghimpun berbagai masukan dari kalangan ilmuwan yang selama ini meneliti ekosistem tersebut.
Brian mengatakan, pendataan terhadap akademisi dan peneliti yang memiliki kepakaran di bidang gambut dilakukan setelah Presiden memberikan arahan pada pekan sebelumnya.
“Setelah minggu lalu kami mendapatkan arahan Bapak Presiden, kami mendata para akademisi, para profesor, para peneliti yang memang menggeluti gambut. Kami kemudian juga diskusi dengan Pak Mensesneg, Pak Seskab,” kata Brian.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin melibatkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam menangani persoalan kebakaran di kawasan gambut.
Prabowo Soroti Kebakaran Hutan di Lahan Gambut
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyoroti kebakaran hutan yang masih menjadi persoalan berulang di Indonesia. Perhatian khusus diberikan terhadap kebakaran yang terjadi di atas lahan gambut.
Menurut Presiden, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang perlu ditangani secara serius karena terjadi berulang dari tahun ke tahun.
“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menilai karakteristik lahan gambut perlu dipahami secara lebih mendalam. Hal ini penting karena Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas dengan karakteristik ekosistem yang berbeda dibandingkan kawasan hutan pada umumnya.
Prabowo menyebut kondisi tersebut membutuhkan pendekatan penanganan yang sesuai dengan karakteristik gambut. Karena itu, Presiden meminta para akademisi dan peneliti memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian serta pengalaman keilmuan mereka.
“Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang saudara-saudara,” kata Presiden.
Prabowo Dorong Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove
Salah satu poin penting dalam diskusi tersebut adalah penguatan kelembagaan untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove.
Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut diharapkan memiliki peran khusus dalam mengelola dua ekosistem penting tersebut secara lebih terpadu.
Prabowo menyatakan badan tersebut perlu bekerja langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian tertentu.
“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju,” tegas Prabowo.
Rencana pembentukan BPGMN menjadi salah satu langkah yang dibahas pemerintah untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove. Dengan adanya lembaga khusus, pengelolaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan melibatkan koordinasi lintas sektor.
Pengelolaan Gambut Perlu Berbasis Riset
Diskusi Presiden Prabowo bersama para akademisi juga menegaskan pentingnya penggunaan pendekatan berbasis riset dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.
Karakteristik gambut yang berbeda dengan ekosistem hutan lainnya membuat upaya pencegahan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul. Pengelolaan kawasan dan pencegahan sejak awal menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko kebakaran.
Masukan dari akademisi dan peneliti diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kondisi gambut secara lebih komprehensif. Kajian ilmiah juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ekosistem.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menjadi ruang bagi pemerintah dan kalangan akademisi untuk membahas persoalan gambut secara langsung. Pemerintah tidak hanya membicarakan penanganan kebakaran ketika terjadi, tetapi juga mencari strategi pengelolaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Dengan luasnya kawasan gambut Indonesia, pengelolaan yang tepat menjadi bagian penting dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang.
Pembentukan BPGMN, pelibatan akademisi, serta penguatan pendekatan berbasis riset menjadi bagian dari langkah yang sedang didorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola gambut dan mangrove nasional.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kelembagaan, kebijakan, dan langkah nyata di lapangan. Dengan demikian, upaya mencegah kebakaran gambut tidak berhenti pada penanganan saat terjadi kebakaran, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan ekosistem secara menyeluruh.
(Team Indotorial)
