INDOTORIAL.COM - BANYUWANGI – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Jumat (10/7/2026). Setelah sebelumnya mengecek revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Gibran memilih singgah ke sentra perikanan terbesar di wilayah tersebut untuk berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Kunjungan ke TPI Muncar yang berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, itu difokuskan untuk menyerap berbagai aspirasi dari nelayan, pelaku usaha mikro, hingga pengepul ikan. Masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung penguatan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Dalam dialog bersama masyarakat pesisir, Wapres Gibran menegaskan bahwa penguatan sektor perikanan menjadi salah satu agenda penting pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Jawa Timur selama ini telah menjadi salah satu daerah dengan sektor pertanian yang berkembang pesat, sehingga sektor perikanan juga perlu mendapat perhatian agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini, sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," ujar Gibran.
Wapres Gibran Pastikan Aspirasi Nelayan Muncar Ditindaklanjuti
Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa kunjungannya ke TPI Muncar tidak masuk dalam agenda resmi. Namun, setelah menerima informasi mengenai banyaknya persoalan yang dihadapi nelayan setempat, ia memutuskan datang langsung untuk mendengar kondisi di lapangan.
"Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini, tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini," kata Gibran.
Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan para nelayan akan dicatat dan segera dikoordinasikan dengan kementerian maupun instansi terkait.
"Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti," tegasnya.
Komitmen tersebut mendapat sambutan positif dari para nelayan yang berharap pemerintah dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang selama ini menghambat aktivitas perikanan di kawasan Muncar.
Nelayan Keluhkan Infrastruktur hingga Rumitnya Perizinan
Dalam sesi dialog, salah seorang nelayan Muncar bernama Umar menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi keluhan utama masyarakat pesisir. Mulai dari kondisi infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, hingga proses perizinan yang dinilai masih terlalu rumit bagi nelayan tradisional.
Menurut Umar, kerusakan jalan menuju kawasan pelabuhan berdampak langsung terhadap distribusi hasil tangkapan ikan. Kendaraan pengangkut hasil laut kerap mengalami kerusakan akibat kondisi jalan yang tidak memadai.
"Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak," ungkapnya.
Selain persoalan infrastruktur, Umar juga meminta adanya penyederhanaan regulasi bagi nelayan tradisional. Ia menilai banyaknya persyaratan administrasi membuat nelayan kesulitan mengurus izin operasional.
"Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 item, yang sulit kami urus. Karena itu kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar," katanya.
Pemprov Jatim Dorong Percepatan Reformasi Perizinan Nelayan
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perizinan sektor perikanan.
Menurut Khofifah, proses perizinan yang masih membutuhkan waktu cukup panjang menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan penguatan sistem pelayanan serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pelayanan kepada nelayan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.
Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan langsung kepada Wapres Gibran dapat menjadi momentum percepatan pembenahan sektor perikanan, khususnya di kawasan Muncar yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Indonesia.
Turut mendampingi Wapres Gibran dalam kunjungan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.
Melalui dialog langsung dengan para nelayan, pemerintah berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir dapat segera ditindaklanjuti. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memperkuat produktivitas sektor perikanan nasional sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia.
(Indotorial.com)
