INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) dan penguatan industri strategis nasional menjadi salah satu langkah utama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, reformasi BUMN dilakukan untuk menghentikan pemborosan anggaran sekaligus memastikan uang negara dikelola secara lebih efektif demi kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan bahwa sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun terus mengalami kerugian kini mulai menunjukkan kinerja positif setelah dilakukan berbagai langkah pembenahan.
"Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian, mulai untung," ujar Presiden.
Pemerintah Temukan Lebih dari Seribu BUMN
Presiden Prabowo mengaku sempat terkejut setelah menerima laporan mengenai jumlah BUMN yang ada di Indonesia. Awalnya, ia memperkirakan jumlah perusahaan pelat merah hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan. Namun setelah resmi menjabat sebagai Presiden, ia memperoleh data bahwa jumlah BUMN beserta anak perusahaan mencapai lebih dari seribu entitas.
Menurut Presiden, banyaknya anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan dinilai menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi agar tata kelola BUMN menjadi lebih transparan dan akuntabel.
"Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan," kata Presiden.
Target Tutup 800 BUMN Tidak Efisien
Sebagai bagian dari reformasi BUMN, pemerintah mulai menutup perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak sehat, tidak efisien, serta terus mengalami kerugian selama bertahun-tahun.
Presiden menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2026 pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN bermasalah. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
Lebih jauh, pemerintah menargetkan sebanyak 800 BUMN yang tidak efisien akan ditutup hingga 31 Desember 2026.
"Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN, yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," tegas Presiden.
Langkah tersebut, menurut Presiden, bukan hanya bertujuan merampingkan struktur perusahaan milik negara, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan anggaran negara agar lebih produktif.
Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Hingga Rp70 Triliun
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa program efisiensi yang dilakukan pemerintah mulai memberikan hasil nyata. Salah satunya berasal dari pengurangan biaya operasional (overhead) serta penataan struktur manajemen perusahaan.
Dari langkah efisiensi tersebut, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga sekitar Rp70 triliun, termasuk dari pengurangan berbagai biaya yang sebelumnya dinilai tidak efektif.
Menurut Presiden, dana yang berhasil dihemat akan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Industri Strategis Nasional Dipastikan Tidak Dijual
Selain melakukan reformasi BUMN, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan sekaligus memperkuat industri strategis nasional.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis yang sebelumnya sempat direncanakan untuk dijual kepada pihak asing kini dipastikan tetap berada di bawah kendali Indonesia dan justru akan terus dikembangkan.
"Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," ujar Presiden.
Presiden menilai perusahaan-perusahaan strategis tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian nasional, khususnya di sektor industri pertahanan.
PT PAL dan PT Pindad Tunjukkan Kemajuan
Sebagai contoh, Presiden menyebut perkembangan PT PAL yang kini mampu memproduksi kapal perang modern hingga kapal selam buatan dalam negeri.
Selain itu, PT Pindad juga disebut berhasil menunjukkan daya saing di pasar internasional setelah memperoleh kontrak dari Arab Saudi untuk penyediaan senapan dan senapan mesin bagi kebutuhan militer negara tersebut.
"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi, semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad," ungkap Presiden.
Garuda Mulai Bangkit, Danantara Jadi Kekuatan Ekonomi Baru
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan bahwa proses pemulihan PT Garuda Indonesia mulai menunjukkan perkembangan positif.
Menurutnya, maskapai nasional tersebut yang sebelumnya terus mengalami kerugian kini diperkirakan mulai mencatatkan keuntungan dalam waktu dekat.
"Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan," kata Presiden.
Di sektor ekonomi nasional, Presiden turut menyoroti keberadaan Danantara sebagai dana kedaulatan (sovereign wealth fund) milik Indonesia. Ia menyebut Danantara menjadi instrumen penting dalam menghimpun kekuatan ekonomi nasional guna mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang.
"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign wealth fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu," tutup Presiden.
(Indotorial.com)
