INDOTORIAL.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat perhatian serius. Pemerintah memastikan proses pembenahan program tersebut kini sedang berjalan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk merapikan berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama ini dinilai menghambat efektivitas program.
"Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan," ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kajian tersebut tidak hanya bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, tetapi juga menyusun langkah-langkah strategis agar implementasi program menjadi lebih baik.
Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyempurnaan program.
Ia menjelaskan, seluruh hasil kajian akan menjadi dasar bagi Presiden dalam memberikan arahan maupun keputusan terkait langkah perbaikan yang akan diterapkan.
"Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," jelasnya.
Penyalahgunaan hingga Ketersediaan SPPG Jadi Sorotan
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan penyalahgunaan program di sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah juga menemukan masih adanya ketidaksesuaian dalam penetapan titik penerima manfaat.
Tidak hanya itu, kesiapan infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Zulkifli Hasan, terdapat banyak lokasi yang telah ditetapkan sebagai sasaran program, namun hingga kini belum memiliki SPPG yang siap mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
"Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya," ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melakukan pembenahan agar distribusi bantuan dapat berlangsung lebih merata dan tepat sasaran.
Tata Kelola Program Akan Diperkuat
Pembenahan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan teknis di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.
Pemerintah ingin memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan program berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Melalui evaluasi yang berlangsung selama satu bulan ke depan, pemerintah juga berharap seluruh kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan program dapat diidentifikasi secara menyeluruh sebelum kebijakan lanjutan diterapkan.
Dengan perbaikan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat sesuai target pemerintah sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Langkah evaluasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap program prioritas nasional berjalan sesuai tujuan, memiliki tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
(Indotorial.com)
