INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai pengelolaan kekayaan negara menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, apabila aset dan sumber daya negara dapat dijaga serta dimanfaatkan secara optimal, maka pemerintah memiliki kemampuan lebih besar untuk memperbaiki berbagai sektor penting di Indonesia.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden Prabowo.
Penegakan Hukum Jadi Kunci Kesejahteraan Rakyat
Presiden menekankan bahwa langkah tegas pemerintah dalam menjaga aset negara bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai praktik penyalahgunaan kekayaan negara selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Presiden, negara tidak boleh membiarkan kekayaan nasional terus berkurang akibat praktik yang merugikan kepentingan publik. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem penegakan hukum agar pengelolaan aset negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan lebih fokus pada upaya penyelamatan aset negara, termasuk kawasan hutan dan sumber daya strategis lainnya.
Apresiasi untuk Satgas PKH dalam Penyelamatan Aset Negara
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas capaian dalam menyelamatkan aset negara. Namun demikian, Presiden menilai pencapaian tersebut baru sebagian kecil dari potensi kekayaan negara yang masih perlu diamankan.
Ia menyebut masih terdapat ratusan hingga ribuan triliun rupiah aset negara yang harus diselamatkan melalui langkah konkret dan konsisten.
“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan optimisme pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penertiban terhadap pengelolaan kawasan hutan dan aset negara lainnya.
Pemerintah Tegaskan Negara Harus Hadir
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan menjaga kekayaan nasional merupakan fondasi penting dalam membangun Indonesia yang lebih kuat.
“Kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkap Presiden.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari visi pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo Soroti Penguatan Lembaga Yudikatif
Selain menyoroti penegakan hukum, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor yudikatif. Ia menilai sistem peradilan yang kuat dan berintegritas menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi dan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.
Presiden menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan hakim agar independensi lembaga peradilan tetap terjaga dan terhindar dari praktik suap.
“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan seluruh insan peradilan agar menjaga integritas dalam setiap putusan hukum yang diambil. Ia menegaskan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai proses hukum dan rasa keadilan.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” pungkas Presiden Prabowo.
(Indotorial.com)
