INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan jajaran pemerintah.
Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat posisi ekonomi Pancasila sebagai strategi pembangunan nasional yang menempatkan negara hadir secara aktif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi Pancasila Jadi Pilar Pembangunan Indonesia
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu maupun wilayah tertentu saja. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip keadilan sosial serta memperkuat persatuan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.
Konsep ekonomi Pancasila yang disampaikan Presiden dinilai menjadi pendekatan strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi dunia.
Pemerintah Fokus Perkuat Pelayanan Publik dan Birokrasi
Selain menyoroti arah ekonomi nasional, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang unggul serta birokrasi yang profesional sebagai syarat utama kemajuan sebuah negara.
Menurut Presiden, negara maju selalu ditopang oleh pemerintahan yang kuat, sistem birokrasi yang efektif, serta kepastian hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.
Sebagai bagian dari penguatan institusi negara, pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk hakim dan penegak hukum. Presiden mengungkapkan bahwa sejumlah peningkatan penghasilan aparatur dilakukan untuk menciptakan institusi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” kata Presiden.
Komitmen Berantas Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan profesional.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Koperasi Merah Putih dan Energi Surya Jadi Fokus Pemerintah
Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden Prabowo turut menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih yang saat ini terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026, dan meningkat menjadi lebih dari 60 ribu koperasi hingga akhir tahun.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ungkap Presiden.
Selain koperasi, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional.
Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan. Program tersebut akan dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM,” ujar Presiden.
Melalui berbagai program tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan hanya sekadar konsep ideologis, tetapi menjadi strategi nyata pemerintah dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
(Indotorial.com)
