INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan alam Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi masyarakat.
Pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi sorotan karena memuat sejumlah kritik tajam terhadap sistem ekonomi nasional, mulai dari rendahnya penerimaan negara, kebocoran kekayaan nasional, hingga ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing dalam menentukan harga komoditas strategis.
Menurut Presiden Prabowo, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi negara maju dan makmur. Ia menilai posisi geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam melimpah, serta bonus demografi menjadi kekuatan besar yang harus dimanfaatkan secara optimal di tengah persaingan global.
“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Selain menyoroti potensi ekonomi nasional, Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di sektor maritim. Ia mengungkapkan masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing yang dinilai merugikan negara.
Presiden menyebut aktivitas ilegal tersebut harus segera ditindak tegas demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan melindungi kekayaan alam nasional.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas unggulan Indonesia terhadap devisa negara. Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia, serta eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Presiden mengungkapkan devisa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp391 triliun sepanjang tahun 2025. Sementara itu, devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp510 triliun.
Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Presiden menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk sesama anggota G20 dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi tanda bahwa pengelolaan ekonomi nasional masih perlu dibenahi secara serius.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun di saat yang sama kelas menengah justru mengalami penurunan dan angka kemiskinan meningkat.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menjadi indikasi adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia menilai selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan negara melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan.
Praktik-praktik tersebut disebut menyebabkan kerugian besar bagi negara dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden Prabowo.
Tak hanya itu, Presiden juga menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang dinilai masih bergantung pada negara lain. Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden.
Pidato Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ini menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional, baik di sektor ekonomi, maritim, maupun pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menargetkan agar kekayaan Indonesia dapat dikelola secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
(Indotorial.com)
