INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus menghentikan kebocoran kekayaan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 19 bulan masa pemerintahannya, sejumlah capaian strategis berhasil diraih, terutama pada sektor pangan nasional. Ia menyebut Indonesia kini mulai menunjukkan hasil nyata menuju kemandirian pangan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada pada beberapa komoditas utama.
“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah terus memprioritaskan sektor pangan sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Menurut Presiden, ketersediaan pangan yang stabil menjadi kebutuhan penting di tengah kondisi global yang saat ini dipenuhi konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Presiden Prabowo menilai Indonesia harus tetap waspada menghadapi dinamika internasional yang terus berkembang. Karena itu, penguatan sektor pertahanan dan pengamanan sumber daya nasional menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” katanya.
Selain menyoroti ketahanan pangan, Presiden juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh bangsa sendiri dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Presiden Prabowo, pemerintah tidak ingin kekayaan nasional terus dimanfaatkan oleh pihak tertentu maupun kepentingan asing yang tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Indonesia.
“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menyinggung pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 20 Mei 2026 lalu. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, namun selama bertahun-tahun masih menghadapi persoalan kebocoran sumber daya negara.
Karena itu, pemerintah disebut akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan berbagai bentuk kebocoran kekayaan negara agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat secara luas.
“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah ke depan akan difokuskan pada kepentingan rakyat. Mulai dari penguatan sektor pangan, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, hingga upaya menghentikan kebocoran kekayaan negara disebut menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan sejahtera.
Dengan penguatan kedaulatan pangan dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya nasional, pemerintah berharap Indonesia mampu berdiri lebih mandiri di tengah tantangan global sekaligus memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
(Indotorial.com)
