INDOTORIAL.COM - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat sekaligus mempertahankan disiplin fiskal secara ketat.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2027 berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas nasional.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan defisit anggaran tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Defisit APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.
“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih dinamis. Selain disiplin fiskal, pemerintah juga akan fokus menjaga stabilitas sektor keuangan dan moneter.
Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan, pemerintah menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada level 6,5 hingga 7,3 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Presiden menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi global. Selain itu, tingkat inflasi nasional juga akan dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Di sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Adapun lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan berada pada kisaran 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari.
Melalui kombinasi strategi ekonomi yang dinilai tepat dan kebijakan fiskal yang prudent serta berkelanjutan, Presiden Prabowo optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dalam angka statistik semata, melainkan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibanding sasaran sebelumnya yang berada di rentang 6,5 hingga 7,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen. Pemerintah menilai penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi domestik.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi. Pemerintah menargetkan rasio gini membaik menjadi 0,362 hingga 0,367. Menurutnya, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin harus terus dipersempit.
Tak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575, sementara indeks kesejahteraan petani diproyeksikan naik menjadi 0,8038.
Presiden menyebut bahwa nilai tukar petani (NTP) yang saat ini telah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah akan terus diperjuangkan agar semakin meningkat.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran. Proporsi lapangan kerja formal ditargetkan naik menjadi 40,81 persen pada tahun 2027, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2026 yang berada di angka 35 persen.
Kebijakan ekonomi yang dipaparkan Presiden Prabowo dalam KEM PPKF 2027 ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
(Indotorial.com)
