INDOTORIAL.COM - TUBAN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di kantor PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/3/2026). Rapat ini digelar untuk memastikan percepatan penanganan dampak banjir serta pemulihan berbagai fasilitas yang terdampak di wilayah Tuban.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga dilakukan untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa meskipun banjir yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil yang dialami warga tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Fasilitas umum terdampak seperti sekolah dan tempat ibadah harus bisa segera difungsionalkan kembali,” tegas Gibran dalam rapat tersebut.
Perbaikan Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain memulihkan fasilitas publik, Wapres juga menyoroti kerusakan pada jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang terdampak banjir. Menurutnya, akses transportasi dan distribusi logistik harus segera dipulihkan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Ia meminta agar perbaikan jalan tersebut dilakukan secepatnya, termasuk pembenahan sistem saluran air di sekitar kawasan tersebut agar banjir serupa tidak kembali terjadi.
“Jalan penghubung Ngino–Sambongrejo yang rusak segera diperbaiki, termasuk sistem saluran air di sekitar jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga dan distribusi logistik,” jelasnya.
Tak hanya infrastruktur, Wapres juga meminta percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Hal ini dinilai penting agar proses penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat segera dilakukan.
“Rumah warga yang mengalami kerusakan segera diselesaikan pendataannya, dicairkan bantuannya, dan dibantu proses pembersihannya,” ujarnya.
Antisipasi Penyakit Pascabanjir
Dalam rapat tersebut, Gibran juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit pascabanjir. Kondisi lingkungan yang terdampak genangan air berisiko memicu berbagai penyakit menular.
Beberapa penyakit yang perlu diantisipasi antara lain diare, disentri, hepatitis, hingga demam berdarah dengue (DBD). Upaya pencegahan dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dinilai harus dilakukan secara maksimal.
Selain itu, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih dapat terjadi hingga akhir Maret 2026.
“Berdasarkan BMKG, kita masih akan dilanda cuaca ekstrem sampai bulan Maret. Oleh sebab itu kita harus selalu siap dan waspada,” ungkapnya.
Penanganan Banjir Jangka Panjang
Untuk solusi jangka panjang, Wapres menekankan pentingnya penanganan yang lebih sistematis guna mencegah banjir berulang di wilayah Tuban. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola drainase serta melakukan normalisasi sungai secara berkala.
“Perhatikan tata kelola dan perbaiki sistem drainase, lakukan pengerukan rutin sungai yang mengalami pendangkalan,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sejumlah program penanganan banjir memang membutuhkan dukungan anggaran serta skema pengerjaan jangka menengah.
“Proses penyelesaiannya memang membutuhkan multi years,” ungkap Khofifah.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melaporkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan di lapangan. Upaya tersebut mencakup normalisasi sungai serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.
“Pada dasarnya semuanya sudah selesai Pak, tinggal normalisasinya saja,” jelasnya.
Dukungan Dunia Usaha
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Indrieffouny Indra menyampaikan bahwa pihak perusahaan turut berkontribusi dalam membantu penanganan dampak bencana melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Program tersebut meliputi bantuan penanganan lingkungan, dukungan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kami memang melakukan beberapa program CSR, termasuk mengalokasikan bantuan untuk penanganan dan pengobatan, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial,” ujar Indrieffouny.
Selain itu, perusahaan juga menjalankan berbagai langkah mitigasi lingkungan seperti reklamasi lahan serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan untuk meminimalkan risiko terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Rizki Kresno Edhie Hambali, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, serta sejumlah pimpinan instansi teknis lainnya yang terlibat dalam upaya penanganan banjir di wilayah Tuban.
(Indotorial.com)
