INDOTORIAL.com – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memberantas berbagai praktik ilegal yang merugikan negara sebagai bagian dari strategi besar memperkuat iklim investasi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri sesi roundtable Business Summit dalam rangka kunjungan kerjanya di Washington, D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri para pelaku usaha dan investor global tersebut, Presiden secara terbuka mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan struktural yang perlu segera dibenahi.
“Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan internal yang selama ini menjadi perhatian investor, baik domestik maupun asing. Reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, serta penegakan hukum yang konsisten disebut sebagai prioritas utama dalam agenda pembenahan nasional.
Reformasi Demi Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor
Presiden Prabowo mengakui bahwa langkah reformasi yang dijalankan pemerintah tidak selalu berjalan mulus. Bahkan, sejumlah kebijakan yang menyasar perbaikan sistem kerap memunculkan resistensi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola dan pemberantasan korupsi adalah fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum.
Menurut Presiden, kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam menarik investasi. Tanpa sistem hukum yang kredibel dan dapat dipercaya, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam jangka panjang.
“Kami bertekad untuk berbenah. Tidak ada pihak yang ingin masuk ke dalam sebuah perekonomian yang penuh ketidakpastian, yang tidak memiliki kepercayaan terhadap proses hukum dan penegakan hukum,” tegasnya.
Komitmen tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia. Reformasi tata kelola pemerintahan dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Strategi Ekonomi: Stabilitas, Disiplin Fiskal, dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan
Selain menyoroti reformasi kelembagaan, Presiden Prabowo juga memaparkan strategi ekonomi Indonesia ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.
“Kami menggerakkan perekonomian dari akar rumput. Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Kami ingin mempertahankan pertumbuhan, namun juga memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Presiden optimistis bahwa melalui kombinasi reformasi struktural, stabilitas politik dan ekonomi, serta kepastian hukum yang konsisten, Indonesia akan semakin dipercaya sebagai destinasi investasi global yang menjanjikan.
Optimisme Menuju Indonesia yang Lebih Kompetitif
Komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat iklim investasi menjadi pesan penting bagi komunitas bisnis internasional. Pengakuan terhadap kelemahan internal justru dipandang sebagai langkah awal menuju perbaikan yang lebih sistematis.
Dengan agenda reformasi yang terus digulirkan, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan kompetitif. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Ke depan, konsistensi implementasi kebijakan akan menjadi kunci. Sebab, bagi investor global, bukan hanya janji yang dinilai, tetapi bukti nyata dari stabilitas, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang kuat.
(Indotorial.com)
