INDOTORIAL.com – Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Angka ini disebut sebagai bukti konkret bahwa kebijakan fiskal yang disiplin dan terukur mampu memberikan ruang fiskal baru untuk program-program prioritas rakyat.
“Dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujar Presiden.
Efisiensi Anggaran untuk Program Produktif dan Infrastruktur
Efisiensi anggaran tersebut dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, seminar berlebihan, hingga kajian dan analisis yang tidak mendesak. Pemerintah, menurut Presiden, kini lebih fokus pada aksi nyata dibandingkan terlalu lama terjebak dalam diskusi konseptual.
Langkah penghematan itu kemudian dialihkan untuk mendukung program-program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan pembangunan infrastruktur desa, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi fondasi penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional 2026. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan habis untuk belanja birokrasi yang tidak produktif.
Reformasi Pengelolaan Aset dan Target Return on Asset 8 Persen
Selain efisiensi belanja negara, Presiden juga menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran dan meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi kinerja Danantara yang dinilai berhasil melakukan reformasi signifikan.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima Presiden, hasil efisiensi dan reformasi yang dilakukan telah meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Capaian tersebut dinilai luar biasa, namun Presiden menegaskan bahwa target ke depan harus lebih ambisius.
Presiden bahkan menaikkan target tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) menjadi di atas 8 persen. Target ini lebih tinggi dari standar awal yang ditetapkan sebesar 7 persen.
“Kau patok 7 persen, saya patok 8 persen. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8 persen. Menteri-menteri, bisa? Siap gitu dong. Percaya sama saya. Kalian sendiri akan kaget,” ucapnya optimistis.
Target ROA di atas 8 persen ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola ekonomi nasional yang bertumpu pada efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas.
Komitmen Tegas Berantas Korupsi Tanpa Kompromi
Dalam forum ekonomi tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Menurutnya, korupsi masih menjadi tantangan besar yang menghambat pembangunan dan menggerus kepercayaan publik.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Semua tingkatan,” tegas Presiden.
Namun demikian, Presiden menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak boleh terjadi miscarriage of justice.
“Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” lanjutnya.
Fondasi Indonesia Menuju Negara Maju
Strategi pembangunan ekonomi nasional 2026 yang dicanangkan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka-angka makro semata. Lebih dari itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi tata kelola yang bersih, efisien, dan berintegritas adalah fondasi utama Indonesia menuju negara maju.
Efisiensi anggaran Rp300 triliun, reformasi pengelolaan aset, target ROA di atas 8 persen, serta perang total terhadap korupsi menjadi pilar utama arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.
Dengan pendekatan yang lebih tegas, langsung, dan berorientasi hasil, pemerintah berharap pembangunan nasional dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
(Indotorial.com)
